Dibagikan Masalah Jadi Simalakama
KARAWANG – Kepala desa di Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang, sedang galau. Menyikapi turunnya Bantuan Sosial Tunai (BST) Pertanian tahap ke 5 di bulan November 2020 ini.
Bagaimana tidak, sejak awal kemunculannya yang tiba-tiba. Bantuan Covid-19 untuk para petani itu membawa banyak masalah untuk kepala desa di lapangan. Mulai dari penyusutan jumlah kuota di setiap tahap. Hingga masalah double data, yang membuat para kades harus berurusan dengan Saber Pungli.
Menyikapi kemelut yang terjadi itu, para kades di Kecamatan Cilamaya Kulon berencana untuk menghentikan distribusi BST Pertanian di tahap yang ke 6 nanti. Dengan tujuan meredam gejolak yang terjadi di lapangan.
Kepada KBE, Camat Cilamaya Kulon, Rully Sutrisna tak menampik, jika sejumlah kades di wilayahnya mengalami masalah serupa akibat BST Pertanian. Bahkan, hasil minggon kecamatan pekan lalu. Ikatan Kepala Desa Kecamatan Cilamaya Kulon sepakat, untuk menghentikan proses distribusi BST di tahap 6 nanti.
“Kades jadi serba salah. Datanya tumpang tindih jadi simalakama. Kalau disalurkan datanya double, ga disalurkan ditekan sama warga. Lebih baik di stop,” ungkap Rully, senin (9/11/2020) saat dihubungi KBE via telpon.
Rully menjelaskan, belakangan ini, banyak sekali kades yang diserang lawan politik menggunakan dasar BST Pertanian. Terlebih, sebentar lagi bakal diadakan Pilkades. Laporan kepada para kades petahana jadi semakin santer di lapangan.
“Sekarang sudah mulai, banyak kades di Kecamatan Cilamaya Kulon di datangi Saber Pungli. Walaupun kades ga berbuat, tapi mereka jadi korban,” ungkap Rully.
Pihaknya, sambung Rully, sudah mengajukan penghentian ini ke Dinas Pertanian Karawang. Menurutnya, hal itu sudah mendapat tanggapan dari dinas. “Arahan dinas itu jadi hak desa. Kalau jadi solusi terbaik, kenapa tidak di usulkan saja?,” kata Rully.
Sebelumnya, Kepala Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Abdul Hakim alias Wakzi Saglak menuturkan, hasil rapat dan kesepakatan antara IKD Cilamaya Kulon, Kecamatan Cilamaya Kulon, dan UPTD Pertanian setempat sepakat, untuk menghentikan distribusi BST Pertanian tahap 6 nanti.
Alasannya jelas, dari tahap 1 sampai 5 kemarin. Banyak sekali masalah yang ditimbulkan dari BST Pertanian itu. Seperti, terus menyusutnya data jumlah penerima bantuan. Sampai kasus double data yang tidak boleh disalurkan. Pasalnya, jika ada temuan double. Maka para kades harus berurusan dengan tim Saber Pungli.
“Tahap ke 6 dan seterusnya, kami minta BST Pertanian di cabut. Soalnya banyak menimbulkan masalah. Selain itu, data penerima bantuannya kurang tepat,” tegasnya.
Saglak menjelaskan, masalah yang ditimbulkan dari BST sangat kental dengan gesekan masyarakat dan cemburu sosial. Pasalnya, petani yang dapat di tahap sebelumnya. Tak sedikit yang tidak dapat di tahap berikutnya. Sementara, teman satu kelompok tani mereka masih dapat bantuan. Hal itu membuat gejolak antar sesama petani.
Bahkan, lanjutnya, tak jarang pemerintah desa jadi sasaran warga yang tak terima bansos di tahap selanjutnya itu. Meski pun pihak desa sudah sosialisasi kalau datanya di pangkas. Namun, warga tetap saja tidak percaya. Lantaran, ada lawan politik mereka dibalik gaduhnya warga.
“Desa juga selalu disalahkan karena dianggap tidak adil. Melihat penerima BST itu orang kaya, sementara yang kuli macul dan buruh tani tidak dapat. Karena memang sasarannya tidak tepat,” keluhnya.
Senada dikatakan, Kades Bayur Lor, Cilamaya Kulon, Yadi menambahkan, para kepala desa di Kecamatan Cilamaya Kulon sepakat BST Pertanian itu di stop, karena memang datanya terus menyusut di setiap tahapnya.
“Oknum masyarakat selalu menuding, pemangkasan itu ulah pemerintah desa. Padahal, data dan verifikasinya kan jelas itu dari pusat. Bahkan ada cibiran, katanya duit BST dimakan orang desa,” pungkasnya. (wyd/rie)
