Bupati Diminta Positif Sikapi Kritik

0

KARAWANG- Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana diminta menyikapi positif masyarakat yang mengkritisi sejumlah kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat. Pasalnya, masyarakat Karawang sedang memulihkan kehidupan akibat dampak pandemi covid-19. Sementara pemerintah membuat kebijakan yang tidak populer sehingga menimbulkan rekasi berupa kritik di media sosial.

“Pandemi covid-19 sudah jelas berdampak kepada kita baik secara ekonomi maupun sosial. Karena pemerintah membatasi kegiatan masyarakat. Seharusnya pemerintah juga mengimbangi dengan membatasi setiap kegiatan yang dapat menimbulkan protes masyarakat,” kata Ketua LSM Lodaya, Nace Permana, Minggu (24/10/2021).

Menurut Nace, masyarakat Karawang saat ini masih dalam kesulitan karena pandemi covid-19. Reaksi berlebihan muncul saat melihat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang malah melukai hati masyarakat. Salah satu kebijakan yaitu pengadaan mobil dinas untuk para pejabat yang mencapai miliaran rupiah.

“Program pembangunan yang menyentuh kehidupan rakyat ditunda karena covid-19 dengan adanya refocusing anggaran. Namun disisi lain, pemerintah malah membeli mobil mewah untuk keperluan dinas. Harusnya ini bisa ditunda, tapi pemerintah tidak mau mendengar hingga akhirnya menimbulkan kegaduhan,” katanya.

Menurut Nace, pengadaan mobil mewah menjadi pemicu kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian ditambah lagi dengan status Karawang yang masuk dalam daftar 5 besar kemiskinan ekstrim di Jawa Barat dan sejumlah sekolah roboh menjadi santapan empuk buat mengkritis pemerintah kabupaten Karawang.

“Ini kan semacam akumulasi kekecewaan karena mereka tidak didengar sehingga melampiaskan kritik melalui media sosial. Pastinya ini menjadi liar karena bisa dimanfaatkan pihak lain,” katanya.

Nace mengatakan, solusi terbaik yaitu Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana segera memperbaiki pemerintahannya agar bekerja lebih maksimal.

Salah kebijakan yang harus dibenahi yaitu segera mengisi kekosongan jabatan eselon dua. Bupati Cellica saat ini masih mempertahankan kebijakan rangkap jabatan dengan mengisi kekosongan itu melalui pejabat Plt. “Ada sekitar 10 jabatan kosong dirangkap oleh pejabat lain, ini tidak baik dan tidak akan maksimal bekerja rangkap,” katanya.

Nace mengatakan, dengan adanya rangkap jabatan ini membuktikan manajemen pengorganisasian di lingkungan pemerintahan kabupaten Karawang tidak berjalan maksimal. Pemerintahan tidak disusun secara sistematis untuk mengisi kekosongan.

“Karena banyak rangkap jabatan akhirnya tidak maksimal. Dan itu berdampak terhadap kebijakan seperti pengadaan mobil mewah, atau sekolah roboh karena pejabatnya sudah tidak maksimal bekerja. Kalau kerja maksimal saya kira kebijakan itu bisa dievaluasi sebelumnya,” pungkanya. (bbs/mhs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here