Disayang Pemkab Ditendang Pemprov

0

JABAR MEMILIH TAK GUYUR SEPESER PUN DUIT KE BUMD PT LKM

KARAWANG– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Maret lalu mengeluarkan laporan catatan buruk keuangan sejumlah perusahaan daerah di Jabar. Pemdaprov juga diketahui memiliki saham di BUMD PT LKM bersama dengan Pemkab Karawang.
Kini, kondisi perusahaan plat merah yang bergerak dalam bidang permodalan dan simpan-pinjam itu sedang centang-perenang. Merugi karena kredit macet hingga miliaran, tak punya direksi definitif, juga belum kunjung menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) setahun sekali.
Salah satu temuan BPK adalah tak mampunya BUMD memanfaatkan aset yang ada untuk menghasilkan kontribusi bagi kas daerah. Baik itu kas Pemprov Jabar atau Pemkab Karawang.
Sekretaris Komisi III DPRD Jawa Barat, Hasim Adnan kepada Jabar Ekspres (KBE Group) menuturkan, produktifitas setiap BUMD bisa menghasilkan kontribusi bagi kas daerah merupakan tugas direksi.
“Tugasnya direksi itu memastikan afar aset tidak produktif menjadi produktif,” kata Hasim.
Di sisi lain, kendati kondisnya yang centang-perenang, Pemkab Karawang tetap mengguyur suntikan modal bagi PT LKM sebanyak Rp 2,65 miliar. Publik banyak yang menyayangkan lolosnya anggaran itu, sebelum Pemkab Karawang terlebih dahulu melakukan audit independen.
Di sisi lain langkah serius justru diambil oleh Pemdaprov Jawa Barat. Pada rapat Paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) akhir 2019 lalu kalangan Wakil Rakyat tidak menyetujui pembiayaan APBD terhadap BUMD. Kecuali bank bjb dengan suntikan dana Rp 100 Milliar.
“Tahun ini tidak ada penyertaan modfal untuk LKM,” ujar Anggota DPRD Jabar Dapil Karawang-Purwakarta, Ihsanudin saat dikonfirmasi oleh KBE, senin (26/10/2020).

Alasannya, lebih banyak suntikan dana dari pemerintah daripada keuntungan yang di dapat. Ibarat kata–besar pasak daripada tiang. Alhasil, kondisi tersebut menjadi beban bagi APBD. Sehingga apa yang menjadi tujuan berdirinya BUMD adalah sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah tidak tercapai.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar), Sugianto Nanggolah, menilai permasalahan BUMD sangat klasik. Ditambah adanya pandemi covid-19.

“Tadi kita mempermaslahakan BUMD. Kita sekarang ini cenderung merugi. Padahal kita tidak ingin BUMD ini selalu merugi,” ucap Sugianto di Bandung, Rabu (21/10/2020).
Disinggung mengenai kinerja BUMD, politis Demokrat itu menilai seluruh BUMD Jabar tidak menunjukan tren yang bagus. Kecuali bank bjb dan Migas Hulu Jabar yang terlihat bagus kinerjanya.

“Diluar itu tidak ada yang menghasilkan. Bahkan sekarang ini ada BUMD yang terlilit dengan hutang,” kata dia.
Sejumlah pengamat di Karawang menilai, jika memang PT LKM tidak terkendala Non Performing Load (NPL), tidak mungkin nilai piutangnya mencapai Rp.5,2 Miliar. sampai berada di ambang kepailitan. Hli Hukum UVP Karawang, Muhammad Gary Gagarin, menyarankan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebagai owner harus segera melakukan audit independen terhadap PT. LKM Karawang.
Menurut Gary, pengkajian dilakukan untuk mengetahui kenapa perusahaan milik daerah ini bisa mengalami kerugian hingga miliaran rupiah . “Berarti ada yang salah dalam proses pengelolaannya, hal ini bisa dilihat dari analisis resiko yang rendah, tidak ada pemeriksaan dan pengawasan, dan lain sebagainya. Sehingga harus dilakukan audit independen agar bisa mengetahui dengan jelas kerugiannya karena apa, dan bagaimana peluang bisnis PT LKM ini ke depannya,” tutur Gary kepada awak media.
“Jadi ada transparansi publik disana terkait kerugian PT. LKM karena perusahaan daerah ini dibiayai oleh uang rakyat,” tandasnya.
Lebih lanjut diterangkan Gary, PT LKM Karawang seharusnya dikelola dengan secara profesional.Karena meski tujuannya memang baik, yaitu memberikan suntikan modal kepada masyarakat. Tetapi kalau tidak dikelola dengan profesional justru malah akan menghilangkan dan merugikan keuangan daerah.
“Jadi saran saya harus segera dilakukan audit secara independen untuk membuktikan bahwa kerugian itu karena apa? apa ada kesalahan yang disengaja atau ada kelalaian sehingga PT LKM ini merugi,” jelas Kaprodi Fakultas Hukum UBP Karawang ini.
“Karena itu harus ada pertanggungjawabnya dulu , disebabkan karena risiko bisnis atau oleh kejahatan yang dilakukan oleh organ perseroan,” ujar Gary menerangkan.
Karena lanjutnya menambahkan, didalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, ada yang namanya organ perseroan. Yaitu komisaris, direksi dan RUPS.
“Posisi direksi ini sangat penting karena dia yang memegang kendali penuh dalam pengelolaan perusahaan termasuk transaksi bisnis. Dan pejabat plt saat ini bisa menggelar audit karena ia tetap jajaran direksi sebelum melangkah ke penyertaan modal. Selesaikan saja dulu pemilihan direksi jangan melangkah lebih jauh sehingga tidak melebar kemana – mana,” pungkasnya. (bbs/mhs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here