Tak Tegas Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

KARAWANG- Memasuki pekan ke enam dengan status zona merah angka penularan Covid-19 di Kabupaten Karawang masih memperihatinkan. Anggaran jumbo yang digelontorkan negara untuk Satgas Covid-19 di Karawang, nyatanya tak berbuah hasil memuaskan.

Lambannya antisipasi penularan Covid-19 di Karawang serta kurang tegasnya sikap Satgas Covid terhadap para pelanggar protokol kesehatan disinyalair mejadi salaah satu penyebabnya. Hali itu pula yanag dikritik oleh para anggota DPRD Jabar.

Kepada KBE, Anggota DPRD Jawa Barat fraksi Partai Golkar, Sri Rahayu mengatakan, tingginya kasus penularan Covid-19 di Karawang terjadi. Karena ketidaktegasan Satgas Covid dalam menindak para pelanggar protokol kesehatan. 

Tak hanya itu, penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Karawang dianggap tidak konsisten. Menurutnya, Satgas Covid-19 Karawang selalu fokus pada daerah keramaiyan diperkotaan saja. 

Padahal, kata dia, data membuktikan. Bahwa penularan Covid-19 juga sudah merambah ke pedesaan. Bahkan hingga ke perkampungan dan lingkungan keluarga. 

Melihat kondisi ini, Sri meminta kepada Satgas Covid-19 Karawang, agar lebih tegas lagi dalam menindak pelanggar protokol kesehatan. Serta meningkatkan lagi pengawasan dan sosialisasi terkait bahaya penularan Covid-19 ini.

“Covid ini tinggi di Karawang karena tadi ada Pilkada, yang kedua masyarakatnya agak lalai, yang ketiga satgas covidnya tidak tegas,” ujar Sri Rahayu, Kamis, (21/1/2021).

Selain itu, Sri juga mengamati terhadap minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Terkait pentingnya menjaga protokol kesehatan. Seharusnya, organisasi perangkat daerah yang ada di kecamatan hingga desa. Mulai menggenjot minimnya sosialisasi dan edukasi ini. Sehingga, ke depan diharapkan masyarakat lebih patuh lagi terhadap protokol kesehatan.

“Saya harap teguran dari Pak Gubernur kemarin, menjadi cambuk buat kita semua masyarakat Karawang. Bahwa Covid ini ternyata masih banyak di Karawang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Jawa Barat, Fraksi PKS, Abdul Hadi Wijaya memaparkan, sejumlah daerah di Jawa Barat termasuk Karawang, masih kurang tegas dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Pria yang akrab disapa Gus Ahad ini bilang, untuk penanganan Covid-19 ada tiga tahapan yang harus dilakukan. Diantaranya, promotif, preventif, dan kuratif. 

Sementara yang terjadi di Kabupaten Karawang saat ini, sebut Gus Ahad, hanya terfokus pada tahap kuratif. Tanpa diimbangi dengan promotif dan preventifnya.

“Kalau kita sibuk menambah gedung, rumah sakit, penginapan, (untuk isolasi,red) itu masih kuratif. Saya melihat, promotifnya masih sangat-sangat lemah,” ujar Gus Ahad, kepada KBE, Kamis, (7/1/2021) lalu.

Melihat kondisi yang saat ini terjadi, kata Gus Ahad, harusnya Gugus Tugas Covid-19 Karawang lebih gencar melakukan promotif atau edukasi terhadap masyarakat. Tentang bahaya penularan Covid-19 terhadap kesehatan.

Di samping itu, menurut hasil perhitungannya. Tingkat kesadaran protokol kesehatan masyarakat Karawang masih sangat minim. Hanya sekitar 30 persen warga Karawang yang menggunakan masker, saat aktifitas di luar rumah. 

“Edukasi ini perlu ditingkatkan. Selain itu, gerakan merangkul tokoh masyarakat untuk kampanye prokes ini juga penting. Karena kan, banyak warga kita yang mencontoh dari tokoh. Kita bisa rangkul mereka untuk demonstratif dan mengingatkan warganya untuk patuhi protokol kesehatan,” paparnya.

Gus Ahad melanjutkan, tingginya tingkat penularan Covid-19 di Karawang tidak semata-mata salah tim Gugus Tugas Covid-19. Ia juga mengingatkan kepada masyarakat, bahwa melawan pandemi merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. Baik tokoh, warga biasa, dan pemerintah, diharuskan bergandengan dan gotong royong, untuk melawan virus korona.

“Selain edukasi, saya juga minta agar satgas lebih tegas,” tandasnya. (wyd/mhs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here