KARAWANG- Rencana pelaksanaan Pilkades serentak 177 desa di Karawang dengan menerapkan protokol kesehatan menuai polemik. Pasalnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang selaku penyelenggara berrencana untuk memperbanyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencegah terjadinya kerumunan warga. Namun di saat yang sama DPRD Karawang justru menolak rencana ini.
Anggota Komisi A, DPRD Karawang, Asep Saepudin Zuhri misalnya mengaku tak setuju dengan konsep TPS yang diperbanyak lantaran dianggap sangat berisiko. Selain jumlah anggarannya yang akan membengkak, serta personel keamanannya yang perlu diperbanyak. Pemda Karawang juga diminta untuk memperhatikan resiko sosial di lingkungan masyarakat. Ketika harus menggunakan konsep TPS yang diperbanyak.
“Sangat rawan, orang bisa mendeteksi jumlah dukungan dari wilayah TPS itu. Saya justru khawatir, ini akan memicu keributan baru, baik antara calon, pendukung, mau pun lainnya di lapangan,” ujarnya, Senin, (11/1/2021) kemarin.
Karena itu, lanjut Saepudin, tim pilkades tingkat kabupaten diharapkan mengkaji ulang perihal rencana tersebut. Menurutnya, sebaiknya Pilkades tetap menggunakan satu TPS terpusat. Dengan skema pembagian portir per wilayah. Juga pengetatan protokol kesehatan saat pelaksanaan pemungutan suara.
Masih kata Saepudin, pelaksanaan Pilkada dengan Pilkades dipastikan tak akan sama. Euforia masyarakatnya pun akan berbeda. Jika pun TPS dipecah. Kerumunan tetap tak akan bisa dihindarkan. Karena pada saat penghitungan, biasanya warga dan tim calon akan menonton sampai akhir.
“Jangan samakan Pilkades dengan Pilkada. Saya kira, pengetatan protokol kesehatan harus ditingkatkan saja. Dari pada membuat jumlah TPS jadi lebih banyak,” tandasnya.
“Kalau minta tambahan anggaran buat penambahan TPS itu, saya justru belum tau akan dari mana pos nya,” timpalnya.
Di sisi lain, Camat Cilamaya Wetan, Basuki Rachmat mengatakan, pelaksanaan Pilkades sebaiknya tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19. Bagaimana pun, sebut Basuki, keselamatan warga harus jadi yang utama dalam pesta demokrasi tingkat desa ini.

“Muspika Cilamaya Wetan sudah sepakat, akan fokus dalam penerapan protokol kesehatan. Pokonya, jangan sampai ada klaster Pilkades,” tegasnya.

Basuki bilang, saat ini hampir semua kecamatan di Kabupaten Karawang ada kasus positif covid. Bahkan, di 12 desa Kecamatan Cilamaya Wetan. Seluruhnya ada kasus terkonfirmasi positif. Termasuk, 4 desa besar yang akan menggelar Pilkades tahun ini.

“Tidak ada alasan untuk tidak menerapkan protokol kesehatan. Pada saat pelaksanaan kita akan keliling TPS. Untuk memastikan penerapan prokes yang benar,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala DPMD Karawang, Agus Mulyana mengatakan, sesuai Permendagri nomor 72 tahun 2020. Pelaksanaan Pilkades serentak 177 desa di Karawang. Wajib menerapkan protokol kesehatan. 

Atas dasar aturan itu, DPMD Karawang merencanakan untuk memperbanyak TPS di setiap desa. Dimana daya tampung satu TPS maksimum 500 orang. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya klaster covid Pilkades.

“DPMD Karawang sudah setujui, semua pelaksanaan Pilkades menggunakan protokol kesehatan,” ujar Agus, kepada KBE, Senin, (4/1/2021) lalu.

“Pelaksanaan pemungutan suara kan tanggal 21 Maret 2021. Di minggu ke tiga bulan ini, (Januari,red) kita harus menyampaikan tahapan pilkades ke Depdagri. Jadi harus siap,” tegasnya, Minggu, (10/1) saat dihubungi via telpon. (wyd/mhs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here