Kades Berpolitik Diganjar Pidana

0

KARAWANG– Pesta demokrasi Pilkada Karawang semakin memanas. Perang urat syaraf tak hanya terjadi di sisi para calon bupati dan tim saja. Belakangan, sampai menyeret sejumlah kepala desa. Beredarnya rekaman audio mobilisasi kades, untuk hadir dalam pendaftaran salah satu calon Bupati Karawang menyita perhatian publik. Pasalnya, kepala desa itu terang-terangan menyebut, jika para kades di Lemahabang, diinstruksikan untuk ikut mengiring pendaftaran calon petahana itu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang, Agus Mulyana mengatakan, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkada. Pihaknya, sebut Agus, sudah menyosialisasikan larangan. Agar para kades di Karawang tak terlibat dalam politik praktis dalam Pilkada.

“Kalau saya tidak salah, itu ada sanksi denda juga kurungan (bagi kades yang melanggar larangan,red). Biasanya, tindakan itu langsung, berdasarkan hasil laporan dari Panwaslu,” ungkap Agus, kepada KBE, Senin (7/9/2020) di ruang kerjanya.

Agus menegaskan, dalam waktu dekat. Pihaknya juga bakal mengirimkan surat edaran. Khususnya kepada para kepala desa. Agar selama tahapan dan proses Pilkada ini. Mereka tak terjerat hukum, karena melanggar larangan Pilkada.

“Larangan itu ada, dan tertuang dalam aturan Perda Desa. Di dalamnya itu ada larangan politik praktis, sampai ikut kampanye, itu ada semua,” jelasnya.

Ada pun isi dari surat edaran yang akan seger disebar itu, sebut Agus, diantaranya, mengimbau agar para kepala desa tak terlibat dalam proses politik praktis, jadi tim sukses, mau pun ikut berkampanye.

“Sebenarnya isinya hanya penegasan saja. Para kepala desa juga secara garis besar sudah memahami aturan itu. Edaran hanya penegasan,” ujarnya.

“Kades harus bisa memilah dan memilih. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, di masa Pilkada ini. Jangan sampai nantinya kita berurusan dengan hukum,” imbaunya.

Agus pun mengingatkan, selama tahapan Pilkada ini. Semua tahapan dalam Pilkada itu di awasi. Baik oleh Panwaslu, maupun pihak keamanan lainnya.

“Karena itu, agar kita tidak sampai terkena sanksi. Kita harus terjaga dan mentaati aturan yang berlaku,” ucapnya.

Sebelumnya sebagaimana diketahui, seorang kepala desa di Kecamatan Lemahabang, Saefudin alias Betong mengakui dirinya merekam ucapan dia yang berisikan pesan mobilisasi para kepala desa untuk ikut mengantarakan pendaftaran Bacalbup petahana. Kendati mobilisasi itu urung dilakukan gegara rekamannya terlanjur viral, namun banyak pihak yang mendorong ksusu ini ditindaklanjut oleh pihak yang berwenang.

Sebelumnya kepada KBE Kepala Desa Pasirtanjung itu mengaku telah diminta mengajak para kepala desa. “Iya suruh diajak kalau yang mau iukt, Betul itu suara saya,” kata Betong saat dikonfirmasi via telpon seluler.

Betong menuturkan, pesan ucapan dia yang direkam oleh dirinya sendiri, sekaligus ia juga yang membagikan ke grup yang berisi para kepala desa se-Kecamatan Lemahabang. Dalam pesan suara berdurasi 0.55 menit itu, Betong memberikan instruksi kepada para kepala desa se-Kecamatan Lemahabang untuk dapat ikut mengawal pasangan Cellica-Aep mendaftar ke KPU Karawang.
“Kepada semua Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Lemahabang, diinstruksikan tadi langsung berbicara si teteh kepada para kades yang hadir di situ, besok, agar ikut mengawal daftar calon bupati dan wakil bupati,” ucapnya dalam rekaman voice note tersebut.
Bahkan Betong pun dalan pesan itu blak-blakan menyebut perihal ongkos yang akan diganti dengan bahasa “diganti sepantasnya,” kata dia.
“Jam 07.30, kita sudah ada di rumah kediamannya beliau yaitu di Grand Taruma. Untuk itu kepada rekan kades se-Kecamatan Lemahabang agar bisa hadir. “ tutur dia juga.
Kepala Desa Purwadana Kecamatan Telujambe Timur, Endang Heryana menyesalkan adanya ucapan semberono yang sangat kental bermuatan politis oleh sesama kepala desa. Padahal, kata dia, sejumlah kepala desa di Karawang sudah memiliki pengalaman pahit ikut-ikutan terlibat politik mobilisasi pada Pileg 2019 lalu— yang membuat sejumlah kades di Karawang harus terjerat pidana.
“Apa tidak kapok dengan kejadian yang pernah terjadi? kok bisa-bisa berani memobilisasi,” kata Endang.
Sementara itu, perlu diketahui di dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Kepala Desa (Kades) dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu. Kepala desa juga dilarang menjadi pengurus parpol dan ikut serta dan/atau terlibat kampanye pemilu dan/atau pilkada.
Dan dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Selanjutnya Pada Pasal 71 disebut pidana paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan denda palling sedikit enam ratus ribu rupiah dan paling banyak Rp 6 juta. (wyd/mhs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here