KARAWANG-Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang, Wawan Setiawan mengaku telah melakukan upaya pembersihan sampah yang menumpuk di sejumlah TPS. Bahkan, pihaknya pun merasa heran di awal tahun ini terjadi tumpukan sampah yang tidak pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
“Sudah tiga tahun saya di DLHK, baru kali ini masalah sampah sampai seperti sekarang (terjadi penumpukan). Sebelumnya tidak pernah. Saya sudah intruksikan kepada seluruh jajaran di Kebersihan agar sampah di setiap TPS di Nol-kan,” ujar Wawan kepada peres, Selasa (10/3/2020) di kantornya.
Ia menjelaskan, banyak kemungkinan penyebab terjadinya penumpukan sampah di sejumlah TPS. Dari jumlah sampah Karawang yang semakin banyak, hingga diduga adanya oknum pengelola sampah yang nakal dengan membuang sampah yang dikelolanya ke
“Bertambahnya jumlah masyarakat, tentu jumlah sampah juga pasti bertambah. Ada juga kemungkinan oknum pengelola sampah yang seharusnya membuang langsung ke TPA Jalupang, dengan berbagai alasan justru malah membuang ke TPS. Sehingga terjadi penumpukan di TPS,” ungkapnya.
Ia juga memaparkan, jika dilihat dari statistik PAD yang dihasilkan dari retribusi sampah yang terus terjadi peningkatan, artinya jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari juga bertambah.
“2017 PAD retribusi sampah 3,674 Miliar, 2018 sebanyak 4,929 Miliar dan 2019 sebanyak 8,591 Miliar. Kalau PAD yang didapat bertambah, artinya jumlah sampahnya pun bertambah,” paparnya.
Saat ini, lanjut dia, jumlah sampah yang ada di Karawang mencapai 880 hingga 900 ton per hari. Sedangkan, yang sampai ke TPA Jalupang hanya sekitar 370 sampai 400 ton saja.
“Seharunya kalau sampah yang dihasilkan 900 ton, ya semuanya sampai ke Jalupang,” cetusnya.
Bicara soal kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki Kabupaten Karawang saat ini, masih kata Wawan, hanya terdapat 65 unit saja. Padahal idealnya Kabupaten Karawang memiliki 125 unit truk sampah.
“Anggaran untuk kepentingan kebersihan kita juga masih di bawah ideal. Berdasarkan Permendagri nomor 33 tahun 2019, anggaran itu seharusnya dua persen dari total APBD II, saat ini hanya 0,68 persen saja,” ujarnya.(red)
