Karawang Siaga 1 Korona: Ini Rekam Jejak Buruknya Kinerja Satgas Covid

0

KARAWANG- Ucapan rekor terburuk yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atas status zona merah Kabupaten Karawang yang terjadi selama berminggu-minggu, menjadi pukulan telak bagi kinerja Satgas Covid-19 Karawang yang diketuai langsung oleh Bupati Karawang, Cellica Nurrchadiana  dan dikomandani oleh ketua harian Sekda Karawang, Acep Jamhuri serta dibantu oleh hampir semua unsur pimpinan instansi strategis vertikal atau Forkopimda.

Hal ini sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh mantan Kapolres Karawang, AKBP Arif Racmaab Arifin yang saat ini dipindahtugaskan ke Jember. Sehari menjelang ia pindah tugas, tepatnya Selasa 13 Oktober 2020 lalu, ia blak-blakan bercerita buruknya komunikasi dan lambannya respons kerja jajaran di Satgas Covid-19 Karawang. AKBP Arif Racman Arifin tak kuasa menutup-nutupi kekecewaanya pada jajaran satgas dan memilih meluapkanya saat  rapat evaluasi kinerja Gugus Tugas Covid-19 Karawang saat itu di Lt 3 Kantor Bupati Karawang.

Arief bercerita, saat awal-awal kasus covid-19 menelan korban nyawa, sampai ketua harian satgas covid-19 yang dijabat sekda pun hadir ke lokasi. Namun belakangan, saat angkanya terus naik, justru semua jajaran di satgas cuek. Ia menyindir seluruh pejabat yang masuk jajaran satgas covid dan menyebutnya percuma jika diberi amanat tak mau berkerja.

Arif juga menceritakan saat dia bertanya di grup WhatsApp satgas soal klaster kasus yang tak dijawab oleh sekelas pelaksana tugas Kadinkes.

“Dulu pas ada yang meninggal, Sekda aja datang. Nah ini angka naik terus semua diem-diem aja, cuek-cuek aja. Ini harus instrospeksi semua Kadis. Pertanggungjawaban bapak dan saya bukan hanya di sini pak. Bapak percuma ini salat, percuma semua ibadah. Bapak dikasih amanat jadi pejabat kok disuruh berbuat gak mau,” tutur Arief dalam rapat terbuka yang dihadiri berbagai awak media itu.

Arief juga mengingatkan, kekecewaan sepeti ini tak hanya dialami dia, tapi juga Dandim yang sebelumnya mengeluhkan adanya masalah dalam kasus pemakaman. Hal itu, kata Arie jika respons jajaran di satgas cepat, permaslahan ini takkan sampai ke publik.

“Saya jadi bingung, Kadinkes mau ngapain, Kasatpol PP mau ngapain. Padahal sudah diputus birokrasi kita mesti bersama-sama. Tadi Pak Dandim ngomong ada kendala soal pemakaman, ini harusnya tidak sampai masyarakat luar, ini introspeksi buat kita semua,” terangnya.

Ia mengingatkan, jika respons kerja cepat bisa dilakukan pada awal-awal pembntukan tim, harusnya kerja cepat yang sama bisa juga dilakukan saar ini. Jangan malah, kata dia, kasus baru naik 10 sampai 20 kasus respons satgas hanya biasa-biasa saja.

 “Dulu aja bisa kok. Dulu begitu dikasih tahu di grup ada yang meninggal, wah langsung sibuk semua. Sekarang naik 5 naik 10 sampai 20, cuek semuanya. Ini introspeksi, sampai ada yang meninggal aja gak ada tuh responnya mau ngapain gitu,” kata Arief.

Ia sendiri, ketika dikonfirmasi awak media kaitan pernyataannya yang membuat semua peserta rapat terdiam dan tertunduk lesu, enggan berkomentar lebih jauh.

Ia hanya berlalu pergi ketika ditanya wartawan apakah kemarahaannya itu hanya gertakan semata.

“Satu pintu lah dengan Humas Pemkab, tanya Humas dong, tadi kan sudah disampaikan pak bupati masa nanya saya lagi, gak boleh saya kan cuma wakil ketua, beliau ketua,” pungkasnya seraya berlalu, saat itu.

“Ewuh-Pakewuh” Transparansi sampai Interpelasi

Sejak awal pembentukan satgas, jajaran di internal bukan hanya dikritik soal kinerja, melainkan juga transparansi penggunaan anggaran dan soal dana bantuan. Di saat daerah lain fokus pada penanganan pandemi, di Karawang kinerja satgas ditambah dengan ewuh-pakewuh penggunaan dana BTT.

Tak tanggung-tanggung, saat itu bahkan sejumlah fraksi di DPRD Karawang mengusulkan pengguliran penggunaan hak interpelasi kepada bupati untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana BTT.

Kendati demikan, di tingkat paripurna penentuan lanjut atau tidaknya interpelasi, para pengusung penggunaan hak interpelasi kalah suara saat voting oleh angota DPRD yang tidak menyetjui interleasi. Beberapa di antara yang tidak menyetujui adalah anggota DPRD yang awalnya menandatangani setuju menggunakan hak interpelasi namun tiba-tiba menyabut dukungannya.

Anggota DPRD Fraksi PDP, Natala Sumedha sebagai anggota fraksi yang menginisiasi penggunaan hak interpelasi kepada bupati, saat itu menyesalkan keputusan rekan dia sesama wakil rakyat yang tiba-tiba berbelok prinsip soal penggunaan hak interpelasi.

“Kami PDIP tetap konsisten kendati hak interpelasi gagal digelar minimal sudah melaksanakan apa yang diamanatkan masyarakat konstituen dalam tugas dan fungsi legislasi, budgeting, controling yang didalamnya termasuk ada hak interpelasi,” kata Natala. (bbs/wyd/rie/mhs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here