TIM GAKKUM TURUN KE CIAMPEL, PEMKAB MENTAHKAN KLAIM IZIN PROYEK

KARAWANG- Perum Perhutani Purwakarta menyatakan Tim Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menindaklanjuti peristiwa perusakan kawasan hutan di wilayah Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

“Tim Gakkum (Penegakan Hukum) Kementerian LHK sudah datang ke lokasi,” kata Wakil Administratur Perhutani Purwakarta Mulyana Kurniawan saat dihubungi dari Karawang, Rabu.

Ia menyampaikan, pihak Perhutani hanya mendampingi Tim Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meninjau ke lokasi, ke kawasan hutan wilayah Ciampel, Karawang.

Menurut dia, untuk hasil dan kesimpulan, itu diserahkan ke Tim Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebab pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih tahu mengenai kawasan hutan yang ada berbagai daerah di Indonesia.

Perum Perhutani Purwakarta sebelumnya telah melapor ke Polres Karawang terkait perusakan hutan dan penambangan tanah merah di kawasan hutan wilayah Ciampel.

Lokasi kawasan hutan yang dilaporkan adanya perusakan hutan oleh Perhutani itu sendiri berlokasi di petak 25a, Blok Cijengkol RPH Kutapohaci BKPH Telukjambe wilayah administrasi Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Karawang. Luas lahannya sekitar 21,23 hektare.

Setelah pihak Perhutani melaporkan peristiwa itu, kelompok pengusaha yang melakukan perusakan hutan mengklaim kalau lokasi penambangan tanah merah di kawasan hutan itu merupakan lahan miliknya.

Atas hal tersebut, pihak kepolisian dari Polres Karawang menerapkan status quo di lokasi. Sementara Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meninjau kawasan hutan setelah mendapat laporan langsung mengenai peristiwa perusakan hutan itu dari Wakil Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi. 

Untuk diketahui, konflik lahan di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang berdekatan dengan proyek strategis nasional (PSN) yaitu Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan.
Usut punya usut, Perhutani Purwakarta mengklaim lahan seluas 21,23 hektare di kawasan hutan telah disalahgunakan untuk pembangunan jalan Tol Japek II. Menanggapi itu, orang yang mengklaim pemilik lahan adat Haji Enan Supriatna lewat pengacaranya, Effendi Nasution menyesalkam klaim sepihak Perhutani Purwakarta tersebut.
Menurut dia, lahan luas yang dibeli kliennya bukan seluas 21,23 hektare melainkan 11 hektare. Bahkan, pihaknya telah mengantongi izin dari Dinas Lingkingan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang serta dokumen surat yang lengkap terkait kepemilikan lahan.

“Jadi perlu kami tekankan bahwa kalau memang ada pihak tertentu (Perhutani,red) bisa menunjukan bukti yang jelas silahkan dibuka. Dan jika menurut mereka itu kita salah bisa ke pengadilan, ini kan negara hukum,” tegas Effendi kepada wartawan, Sabtu (29/5/2021).

Artinya, sambung dia, tanah adat yang dibelinya diharapkam bisa dimanfaatkan untuk proyek strategis nasional.

“Kan mereka nyatanya tidak bisa membuktikan dan di lokasi pun hanya menunjukan selembar peta saja. Jelas ini resiko,” ucap Effendi.

Effendi meminta pihak pelapor termasuk Perhutani untuk duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan lahan yang dikhawatirkan memicu konflik sosial masyarakat sekitar.
Bahkan pihaknya siap dikonfrontir agar persoalan ini tidak meluas karena memang Perhutani dibentuk untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.
“Nah kebetulan ada proyek strategis nasional makanya kami juga sering berkoordinasi dan meminta arahan pihak kepolisian. Tentu kami senang hati agar ini (tanah merah,red) bisa dipergunakan untuk kepentingan yg jauh lebih besar yaitu Tol Japek II,” jelas dia.
Effendi menyebutkan bahwa lokasi yang digarap kliennya adalah lokasi untuk kawasan industri Sinarmas.
“Kita tidak kucing-kucingan, kita datang dia umpet dan itu kebalik. Kami siap tempuh jalur hukum karena jelas lahan ini milik H. Enan dan ahli warisnya pun masih hidup semua. Itu ada ancaman pidanaya,” tukas dia.
Di tempat terpisah, Kepala Bidang Tata Lingkungan (Taling) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang menuturkan, surat yang ditekan DLH terkait cut and fill lahan di Desa Mulyasari itu bukan izin melainkan rekomendasi.
“Jadi kami luruskan dulu, itu surat rekomendasi bukan izin ya. Karena pihak Haji Enan datang ke kami dalam rangka mendukung kegiatan proyek strategis nasional yaitu Tol Jakarta Cikampek II,” tegas dia.
Muhana menjelaskan polemik lahan antara H. Enan dan Perhutani ini sudah berlangsung sejak pertengahan tahun 2019 silam.
“Kasus pertama terlupakan karena masih proses hukum. Dan selanjutnya Haji Enan datang ke DLH lagi untuk surat rekomendasi cut and fill untuk proyek strategis nasional dengan memperlihatkan data kepemilikan dan keterangan desa,” tutur dia.
Akhirnya, sambung Muhana, DLH Kabupaten Karawang menerbitkan surat rekomendasi demi kelancaran proyek tol Japek II. Bahkan Perhutani setiap pertemuan dengan pihak Haji Enan tidak ada perwakilan Perhutani yang hadir
“Saya gimana gak percaya kalau datanya lengkap ada, bahkan Haji Enan juga menyatakan surat klaim Perhutani juga sudah aman. Itu dasar kami keluarkan surat,” ucapnya.
Dia mengakui tidak pernah turun ke lokasi sengketa lantaran akses infrastruktur jalan dan jarak tempuh agak menyulitkan.
“Pada prinsipnya kami tidak keberatan selama untuk keberlangsungan proyek stategis nasional dan tidak disalahgunakan. Kan kita gak punya kepentingan antara pihak bersengketa,” tegas Muhan.
Muhan pun kecewa dengan tindakan Haji Enan yang tetap menggarap lahan Perhutani dengan surat rekomendasi kadaluarsa. Di mana, surat yang ditekan Kadis LH Karawang Wawan Setiawan pada 28 Januari 2021 itu hanya berlaku tiga bulan.
“Itu saja sudah gak benar, inti surat sudah kadaluarsa,” tukas dia. (bbs/jml/mhs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here