KARAWANG– Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi para pedagang di Kabupaten Karawang hingga saat ini tak jelas kapan waktu pencairannya. Padahal, saat ini, para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Pedagang Kaki Lima (PKL), sedang sangat membutuhkan bantuan tersebut.
Padahal sebelumnya, para pedagang di kota pangkal perjuangan sudah di data oleh Disperindag Karawang. Bahkan, berkasnya sudah masuk verifikasi Dinas Sosial Karawang. Namun, para pedagang di kota ini, seolah menjadi profesi yang dianaktirikan Pemkab Karawang.
Pasalnya, ditengah gelontoran bantuan sosial profesi seperti petani, nelayan, dan warga desa. Para pedagang dan pelaku UKM justru hanya bisa lapang dada menunggu kapan bantuan akan tiba.
Kasie Promosi, Pengembangan dan Kerja Sama Industri, Disperindag Karawang, Ahmad Rifai mengakui, jika BST pedagang sampai saat ini belum juga turun.
Padahal, kata Ahmad, hasil pendataan Disperindag Karawang sebelumnya sudah diberikan kepada Sekertaris Daerah (Sekda) Karawang. Bahkan, sudah diverifikasi Dinas Sosial Karawang. Namun sampai saat ini, para pedagang belum mendapat BST dari sumber mana pun.
“Jumlahnya sendiri yang home industri ada 380 IKM, sedangkan UKM ada 1.560 pedagang, jika dijumlah dengan PKL, jumlahnya sekitar 3.000-an,” ungkapnya, Kamis, (23/7) kemarin.
Hingga saat ini, kata dia, belum juga ada tanda-tanda jika Bansos Covid-19 itu bakal turun. Ahmad menjelaskan, kendala yang dihadapi saat ini merupakan masalah klasik. Yaitu kekhawatiran terjadi double data.
Pasalnya, Disperindag Karawang saat ini belum memiliki data warga atau pedagang mana yang sudah atau yang belum mendapat jatah bantuan sosial.
“Diverifikasi lagi katanya takut ada yang double. Sementara kita kan belum memiliki data yang sudah menerima atau yang belum,” katanya, bingung.
Menanggapi situasi yang sedang terjadi, pedagang di Kota Karawang mengkritik keras kinerja Pemkab Karawang. Utamanya soal carut marut data bantuan sosial.
Pedagang protes, jika harus menunggu verifikasi selesai. Mereka khawatir usaha mereka sudah keburu gulung tikar. Bahkan, pedagang juga menduga, jika anggaran untuk BST pedagang ini sangat terbatas. Sementara kebutuhannya sangat banyak.
“Apa jangan-jangan ini cuma akal-akalan pemerintah aja buat memperlambat. Bilang aja dananya belum siap,” ketus salah satu PKL di Karang Pawitan, yang tak mau di sebut namanya.
“Kalau benar mau bantu, ya segera diturunkan. Kekhawatiran double data itu klasik, orang kenyataannya Bansos yang lain juga banyak yang double,” pungkasnya. (wyd/red)
