UBAH SKEMA ISOLASI, TAK LAGI GUNAKAN PENGINAPAN
ISU OKNUM ANGGOTA DPRD TERIMA FEE PUN MENCUAT

KARAWANG- Dugaan pengambilan keuntungan yang dilakukan oknum anggota DPRD dengan menerima imbalan atau fee dari hotel yang dijadikan tempat isolasi covid-19 mencuat. Penegak hukum diminta segera mengusutnya sampai tuntas.
Dugaan permaianan cashback atau pola yang hampir mirip—meminta atau menerima fee memang dicurigai banyak pihak dari jauh-jauh hari. Isu ini membuat sejumlah Anggota DPRD Karawang panas telinga sehingga mendesak aparat hukum mendalaminya.
Toto Suripto, misalnya. Anggota Komisi IV DPRD Karawang ini menilai isu ini menyangkut integritas lembaga. Jika memang selama ini diduga ada oknum yang bermain dan menikmati keuntungan dari dan penaggulangan covid-19 ia meminta penegak hukum untuk bergerak.
“Kalau memang ada, dan ditemukan, saya harap segera diusut,” katanya.
Sebagai anggota DPRD, dan mantan Ketua DPRD Karawang, ia mengaku terusik dengan adanya isu ini. Ia menuturkan, jika betul ada wakil rakyat yang main-main menikmati uang penanggulangan dana covid-19 sangat memalukan dan patut dipertanyakan integritasnya sebagai anggota dewan.
“Ini tidak boleh dibiarkan,” katanya.
Di tempat terpisah, Kasie Intel Kejaksaan Negeri Karawang, mengungkapkan jika sudah ramai ia pasti akan masuk mendalaminya.
“Sejauh ini kami belum dapat laporan, tapi kami terus memerhatikan. Jika memang ada (dugaan penerimaan fee), pasti kami tindaklanjuti,” kata dia.

Sementara itu, angka kasus covid-19 di Kabupaten Karawang masih tinggi. Pemerintah Kabupaten Karawang pun mulai kewalahan menangani pasien covid. Baik di rumah sakit mau pun hotel-hotel tempat isolasi.
Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana mengungkapkan, perlu sekitar Rp. 8 miliar per bulan, untuk penanganan pasien covid di hotel dan rumah sakit. Hal ini membuat Pemkab Karawang kewalahan.
Tahun 2021 ini, kata Cellica, Pemkab Karawang berencana untuk mengubah kebijakan penanganan isolasi. Dengan cara, mengoptimalkan Satgas Covid-19 di tingkat kecamatan sampai ke desa.
“Itu sekitar Rp. 8 miliar per bulan untuk penanganan pasien di hotel dan rumah sakit. Dan ini membuat kami kedodoran. Sekarang kita siapkan skema lain,” ungkap Cellica, senin (15/3/2021) di Kecamatan Tempur.
Dalam waktu dekat, lanjut Cellica, pihaknya bakal memanggil dan mengumpulkan semua camat di wilayah Karawang. Nantinya, mereka yang bakal menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya. Bersama Kapolsek, Danramil, Kepala Puskesmas, hingga kepala desa dan RT/RW bakal dilibatkan.

“Teknisnya kita siapkan ruang-ruang isolasi ditingkat desa. Nanti yang butuh tempat tidur, beras, dan lain-lain nanti kita bantu,” kata dia.

“Sehingga, ketika hotel semakin penuh dan anggaran menipis. Isolasi di tingkat RT ini bisa dioptimalkan,” paparnya.

Menurut Cellica, isolasi ditingkat RT ini memiliki beberapa kelebihan. Selain lebih hemat secara anggaran. Pasien tanpa gejala yang di isolasi disana, bisa lebih dekat dengan keluarganya. Dengan begitu, diharapkan imun mereka jadi lebih baik.

Disisi lain, kata dia, diharapkan juga azaz gotong royong juga bisa terjalin lebih erat di lingkungan masyarakat. Sehingga, ketika ada pasien positif covid di lingkungannya. Masyarakat bisa saling membantu.

“PPKM nanti tetap berjalan. Bedanya, satgas kecamatan, puskesmas, hingga kepala desa bergerak lebih aktif,” tandasnya. (bbs/mhs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here