KARAWANG– Gaduh hilangnya data penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) Pertanian di Kabupaten Karawang, tengah jadi perhatian di lingkungan masyarakat. Pasalnya, belum selesai masalah di tahap ke satu, dua, dan tiga, yang sebagian sudah cair bulan lalu. Sebentar lagi, bakal ada pencairan tahap keempat dan kelima bantuan sosial untuk para petani tersebut.
Diketahui, pada tahap pertama kemarin, ribuan data penerima BST Pertanian di Kabupaten Karawang tak bisa dicairkan lantaran mengalami permasalahan data. Untuk memperbaiki masalah data tersebut, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan Pos Karawang, sebelumnya sudah sepakat untuk melakukan verifikasi untuk perubahan data yang salah itu.
Namun, hasil verifikasi desa selama lima hari lima malam itu. Sama sekali tak digunakan oleh pemerintah untuk updating data penerima BST Pertanian. Justru, Senin, (24/8) kemarin, pemerintah desa menerima kabar tak sedap. Bahwa BST Pertanian di tahap pertama yang tak terserap, dianggap hangus.
Baca Juga:Masyarakat Jangan LengahJPS Tak Jelas, Bantuan Pemkab Ambyar!
Menyikapi kegaduhan itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Fraksi Partai Gerindra, Gina Fadlia Swara, angkat bicara. Gina menyayangkan, kejadian seperti ini harus terjadi di kota kelahirannya.
Terlebih, kata Gina, bantuan sosial itu sedang di tunggu-tunggu oleh keluarga penerima manfaat. Mendengar kabar hangusnya ribuan data BST Pertanian, Gina mengaku mendapat gelombang protes yang cukup hebat dari masyarakat.
“Jelas Pemda Karawang tidak boleh lepas tangan. DPRD Karawang harus ambil sikap, tunjukan fungsi pengawasan kalian sebagai legislatif. Kalau perlu di sidak, sidak aja gitu,” ungkap Gina, kepada KBE, Selasa, (25/8) kemarin.
Menurut Gina, hal tersebut terjadi lantaran kurangnya koordinasi dan evaluasi dari pemangku kebijakan di Pemda Karawang. Khususnya Dinas Sosial Kabupaten Karawang.
Gina berharap, anggota DPRD Kabupaten Karawang segera ambil sikap dari permasalahan ini. Gina mengatakan, permasalahan bantuan sosial ini merupakan masalah anggaran. Jangan sampai, kata Gina, minimnya pengawasan membuat terjadinya pelanggaran.
“Jangan sampai kemarin kita menganggarkan besar untuk Covid ini, tapi dalam pelaksanaannya ada penyimpangan,” ujar anggota Komisi IV tersebut.
“Nah ini juga, barang kali terjadi karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam masalah ini. Itu yang perlu ditindak tegas,” imbuhnya.