Bisa Laporkan Direksi ke Kejaksaan
Banyak Uang Diduga Malah Ngalir ke Kantong Pejabat

KARAWANG– Rapor merah BUMD LKM mengelola keuangan daerah dalam usaha simpan-pinjam dan permodalan sampai ada kredit macet miliaran rupiah dan berpotensi merugikan keuanganan pemerintah daerah harus disikapi serius oleh pemangku kebijakan. Pemkab Karawang jika memiliki kemauan, bisa melaporkannya langsung kepada penegak hukum.
Namun sebagaimana diketahui, alih-alih memeriksa pada bagian mana yang jadi biang keladi apalagi mengusutnya ke meja hijau, Pemkab Karawang diketahui malah mengucur lagi modal sebesar Rp 2,65 miliar.
Padahal dugaan adanya kolusi atau kongkalikong sangat kental—uang bisa dengan mudah keluar dipinjamkan: disinyalir banyak ke kantong pejabat, sehingga prosedur peminjaman atau Standar Operasional (SOP) yang ada di PT LKM itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Bagian Perekonomian pun mengaku kecolongan, uang yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat Karawang melai penyedian permodalan, diduga justru berhamburan ke kantong-kantong pejabat. Tak hanya sampai di situ, penagihan yang sulit alias macet pun terjadi sehingga LKM tak kunjung memberkan kontribusi balik yang baik terhadap keuangan kas daerah alias disinyalir merugi.
“Direksi yang lama akhirnya diketahui membuat kebijakan yaitu membuka tiga program pinjaman salah satunya pinjaman konsumtif. Kita kecolongan, karena kemudian diketahui peminjam konsumtif justru lebih banyak, dengan tidak melalui prosedur yang ada dan seharusnya, sehingga tak heran macet,” ungkap Kepala Bagian Perekonomian Setda Karawang, Sari Nurmasih kepada awak media pekan lalu.
Bahkan Pemkab Karawang sampai hari ini belum juga bisa menggelar RUPS Kinerja, karena belum adanya laporan pertanggungjawaban (LPJ) kinerja dari pejabat direksi yang lama tersebut.
“Kita sudah desak terus, namun belum juga ada laporan kinerja yang dia berikan sebagai direksi, sejak ia diberhentikan bulan Februari lalu. Yang bersangkutan tidak kooperatif,” imbuhnya saat itu.

Menanggapi polemik yang ada di BUMD LKM, ahli hukum UBP Karawang, Muhammad Gary Gagarin, menilai, secara hukum direksi tidak boleh bertindak melebihi apa yang sudah ada dalam anggaran dasar perusahaan dan melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut nantinya menurut Gary, dapat dikatakan sebagai perbuatan ultra vires atau kategori tindakan direksi di luar pakem aturan perusahaan yang memngkinkan bisa digugat oleh pemilik saham.
Gary menegaskan, kebijakan yang dibuat tanpa didasari oleh anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, serta SOP yang ada di PT LKM, Apabila terjadi kerugian maka direksilah yang harus bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya.
“Artinya ketika kesalahan direksi dapat dibuktikan, secara otomatis direksi akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, hal ini dapat dilihat pada UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas,” jelasnya.
Selain itu, jika dari hasil audit ditemukan adanya unsur kesalahan dan membawa kerugian terhadap perusahaan, maka secara hukum pemilik modal dalam hal ini pemerintah daerah—pemkab dan pemdaprov, memiliki hak untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum (APH) agar dilakukan penyeledikan terhadap temuan-temuan yang ada.
“Kredit macet yang saat ini terjadi, itu dapat diduga tidak dijalankannya analisis risiko yang benar, sehingga kredit macet itu terjadi, apalagi jika jumlahnya melebihi dari 50 persen,” ungkapnya.
Gary menambahkan, jika memang ada bukti aliran dana PT. LKM kepada PNS dan anggota dewan yang macet, maka pemerintah daerah dapat meminta pendampingan kepada kejaksaan sebagai upaya penyehatan perusahaan.
“Pemerintah sebagai owner harus serius menangani persoalan ini, karena uang yang digelontorkan bukan uang yang sedikit. Sebagai suatu perseroan terbatas, seharusnya dikelola secara profesional dan tidak boleh adanya conflict of interest dalam pengelolaan perusahaan,”tandasnya.
Gary juga menuturkan, terkait penyertaan modal sebesar kurang lebih Rp. 2,6 Miliar yang dikucur pemerintah kepada PT LKM Karawang, dikatakan Gary, bukanlah langkah yang tepat. Pasalnya, perusahaan plat merah ini sedang dalam kondisi tidak sehat.
“Dan Pemkab sebagai pemilik modal juga harus mengambil langkah tegas kepada direksi yang lama, karena dasar dari LPJ tersebut akan sangat menentukan arah pengelolaan perusahaan selama ini seperti apa,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, saat ini rapat umum pemegang saham (RUPS) pertanggungjawaban kinerja direksi LKM belum digelar. Uang tagihan macet pun jumlahnya miliaran. Dengan tanpa direksi tetap, belum ada laporan resmi melalui forum RUPS, serta kondisi yang hampir pailit, publik dibuat bingung kucuran modal Rp 2,65 miliar akan diperuntukan untuk apa, dan apa yang akan didapat oleh Pemkab Karawang dari penanaman modal itu.
Diduga kengototan Pemkab Karawang mengucur suntikan modal ini sekada mengejar target penyertaan modal di RPJMD yakni sebasar Rp 10, 5 miliar selama lima tahun. Namun di sisi lain, efektivitas dan timbal baliknya tak pernah diperhitungkan. Di sisi lain, belum lama ini Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Karawang melaui pembinanya, Nurhali, mengaku sejauh ini belum ada sama sekali pedagang atau UMKM di bawah APKLI yang mendapat bantuan permodalan dari PT LKM. (bbs/mhs)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here