Pilbup Karawang Rawan Kecurangan: Bawaslu Soroti Netralitas ASN

0

KARAWANG- Di Jawa Barat ada 8 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pemilukada 2020 mendatang. Seluruhnya merupakan kabupaten/kota yang dicap daerah rawan terjadi kecurangan dan pelanggaran pemilu. Salah satunya Kabupaten Karawang. Selain Kabupaten Indramayu yang memang paling disorot oleh Bawaslu Jawa Barat.

“Kalau lihat sejarah potret Pilkada 2015, 8 kabupaten kota ini yang paling tinggi tingkat pelanggarannya,” kata Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jabar, Lolly Suhenty baru-baru ini.

Ia menuturkan,  Bawaslu Jawa Barat memetakan tingkat pelanggaran pemilu yang cukup tinggi.

“Tiga besar pelanggaran yang terjadi di antaranya mengenai netralitas ASN, curi start kampanye, dan politik uang. Ini kan soal yang selalu berulang jika pencegahannya tidak maksimal. Ini yang sedang kami dorong. Data 2015 menjadi acuan kami untuk melakukan strategi di pilkada nanti,” bebernya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menyatakan 8 kabupaten dan kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 mendatang rawan kecurangan dan pelanggaran.

Selanjutnya daerah lain yang rawan pelanggaran pilkada adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bandung.

Lolly menambahkan, dengan adanya indeks kerawanan pemilu yang dibuat Bawaslu Jawa Barat, maka akan ada korelasi terhadap strategi pengawasan yang akan dilakukan Bawaslu.

Dia mencontohkan, jika Pilkada 2015 didominasi pelanggaran terkait netralitas ASN, maka pihaknya akan memprioritaskan sosialisasi terkait netralitas ASN.

“Diharapkan, dengan strategi pengawasan yang disesuaikan dengan indeks pelanggaran pemilu ini, akan tercipta pemilu yang demokratis,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar, Zaky Hilmi menjelaskan, 8 kabupaten kota di Jawa Barat yang akan melaksanakan Pilkada tahun 2020 mendatang memiliki catatan khusus, terutama dalam hal pelanggaran yang terjadi pada pilkada tahun 2015 lalu.

“Delapan kabupaten kota ini memiliki catatan khusus pada Pilkada 2015. Pertama soal integritas penyelenggara dalam hal pelaksanaan tahapan pilkada, yang kedua adalah soal akuntabilitas keuangan,” jelas Zaky.

ASN Berpotensi Pecah Tiga

Para ASN di Karawang, terlebih yang memiliki jabatan tinggi alias eselon II disinyalir sedang kebingungan mendapati adanya tiga nama bakal calon bupati: dua di antaranya pimpinan mereka saat ini, Cellica Nurrchadianna dan Ahmad “Jimmy” Zamakhsyari, satu lagi Gina Swara, putri mantan pimpinan mereka, yakni mantan Bupati Karawang, Ade Swara.

Para ASN diprediksi bakal terbagi tiga. Sesuai dengan prefrensi pilihan di antara tiga nama tadi. Cellica, Jimmy dan Gina. Kendati sangat memungkinkan dua nama bisa menjadi pasangan calon. Meski aturan melarang ASN berpolitik praktis, namun adanya hutang jasa atau pun kedekatan emosional membuat para ASN ditaksir akan cari muka bukan sekadar kepada satu calon, nantinya. Tapi kepada ketiganya.

Bahkan disebut-sebut sampai ada ASN yang menyoba menjodohkan Cellica-Gina lantaran berhutang jasa kepada Ade Swara: ia menjadi eselon II atau kepala dinas di era Ade Swara.

Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri saat diwawancarai awak media mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Karawang yang akan di gelar bulan September 2020 mendatang.

“PNS itu harus proporsional dan profesional, bekerja saja jangan memikirkan urusan politik apalagi berpolitik praktis,” kata Acep..

Menurutnya, yang harus dilakukan ASN adalah fokus bekerja bagaimana menyelesaikan RPJMD bukan mementingkan urusan pribadi. “Mudah-mudahan kita bisa wujudkan ini semua,” harapnya.

Disoal adanya kabar sejumlah camat yang dikumpulkan salah satu bakal calon bupati untuk memenangkan dirinya (balon bupati) pada pemilihan nanti. Acep meyakini jika kabar tersebut belum tentu kebenarannya. Pasalnya kata Sekda Acep, calonnya saja belum ada. “Pilkadanya juga belum masih lama, calonnya juga belum ada, Lembaga – lembaga penyelenggaranya juga belum dibentuk belum bekerja,” ujarnya.

Yang jelas, Acep mengungkapkan, pihaknya selalu memberikan imbauan mengingatkan pada setiap kesempatan, kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitasnya.

 “ASN harus punya integritas, netralitas, profesional, dan tidak berafiliasi dengan calon maupun partai politik manapun di Pilkada,” pungkasnya. (bbs/mhs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here