Polisi Lepas Kasus Limbah Medis RS Lira

0

KARAWANG– Kepolisian Resor Karawang melepaskan kasus dugaan pembuangan limbah medis RS Lira di TPS warga. Berdasarakan Surat Polres Karawang Nomor : B/1394/IV/2020/Reskrim dilepasnya kasus itu dengan dalih bukan tindakan pidana. Sebagai gantinya, kasus dilimpahka kepada DLHK Karawang untuk selanjutnya m,emberikan sanksi administratif.
Surat yang dikeluarkan tanggal 3 April 2020 dan ditujukkan pada Dinas Lingkungam Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang itu dibenarakan Kepala DLHK Karawang, Wawan Setawan saat dikonfirmasi oleh awak media.
“Maka kami melimpahkan prosesnya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan keterangan ahli lingkungan hidup dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyatakan bahwa RS Lira Medika memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan Tempat Penyimpan Sementara (TPS) limbah B3 yang telah dikeluarkan olej Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 59 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” tulis di surat yang ditandatangani oleh Kasatreskrim Polres Karawang, AKP Bimantoro Kurniawan.
Dalam keterangan surat tersebut, Polres Karawang juga menjelaskan bahwa izin TPS limbah B3 berupa pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan RS Lira Medika dengan cara menyimpan sementara limbah B3 (medis) di tempat yang telah didesain sedemikian rupa sesuai peraturan yang berlaku sebelum dikelola lebih lanjut oleh pihak ketiga yang memiliki izin.
Kejadian terjadinya pencampuran limbah B3 medis dengan sampah domestik yang dihasilkan RS Lira Medika yang ditemukan di TKP menunjukan bahwa penghasil lalai dalam mengelola sesuai aturan atau izin yang telah diberikan dalam hal ini izin TPS limbah B3.
Pihak yang telah mengeluarkan izin TPS (Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup berwenang memberikan sanksi administratif paksaan pemerintah untuk melakukan perbaikan kepada RS Lira Medika dalam pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.
“Adapun kewajiban pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014,” terang AKP Bimantoro Kurniawan, dalam surat pelimpahan kasus limbah medis RS Lira Medika ke DLHK Karawang.
Sementara itu Kepala DLHK Karawang, Wawan Setiawan kepada awak media menyebutkan, berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009, DLHK tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pidana kepada RS Lira Medika. DLHK hanya memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin melalui proses persidangan.
“Kami pastikan permasalahan ini akan diproses. Tapi karena situasinya seperti ini (pandemi covid-19), jadi kelanjutannya agak terhambat,” tutur Wawan, Selasa (28/4).
“Namun yang pasti beberapa orang di LH termasuk saya juga pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polres. Tapi berdasarkan surat tersebut, sekarang masalahnya sudah kembali kami tangani,” timpalnya. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here