PILKADES : Calon Kepala Desa Pasirjaya, Cilamaya Kulon, duduk di panggung, saat Pilkades tahun lalu.

Mengungkap Sisi Lain Pilkades di Tengah Pandemi

Praktik  Politik Uang dalam proses pemilihan, acap kali menyita perhatian masyarakat. Tak bisa dipungkiri, jika praktik curang politik uang itu, sering terjadi dalam pelaksanaan Pilkades.
WAHYUDI, Karawang
SELAIN jadi fenomena menurun dari tahun ke tahun. Fenomena Pilkades dengan politik uang seperti jadi hal lumrah bagi masyarakat di Karawang. Bahkan, setiap ingin maju di Pilkades, seorang calon kades ditaksir harus menyiapkan dana segar ratusan juta hingga miliaran rupiah. 

Meski tak semua calon kepala desa memiliki modal fantastis. Dan tak semua dari mereka menyiapkan strategi politik uang, namun hal ini jadi perlu dijadikan warning bagi pihak penyelenggara. Mengingat, Pilkades serentak di Karawang tahun ini merupakan yang paling besar. Dengan ratusan calon dari 177 desa yang akan menggelar Pilkades.

Salah satu bakal calon kades yang tak mau identitasnya disebut mengatakan, di periode yang sebelumnya. Ia bahkan menghabiskan modal sampai miliaran rupiah, untuk bisa duduk di kursi kepala desa.

Bahkan ia bilang, pada periode kali ini, pihaknya menyiapkan dana yang lebih fantastis. Mengingat lawan-lawan politiknya pun di sinyalir punya modal yang besar.

“Saya pribadi bisa saja ga pakai begitu (politik uang,red). Tapi kalo yang lain pakai, dan saya tidak, babak belur nanti suara saya,” ungkap dia, kepada KBE, kamis (28/1/2021).

Bakal calon kades petahana ini bilang, biaya yang diperlukan dalam Pilkades tahun ini jelas cukup besar. Mengingat pesta enam tahunan ini, digelar ditengah pandemi virus korona.

Tak jarang, kata dia, situasi ini yang kemudian dimanfaatkan masyarakat. Untuk mengais rezeki dari pintu-pintu rumah calon kepala desa.

“Apa lagi tahapannya lama sekali. Cost yang diperlukan jadi membengkak. Sementara warga, setiap hari makan dan ngopi di rumah,” katanya.

Fenomena politik uang dalam Pilkades memang sudah jadi rahasia umum. Meski secara aturan praktik curang ini dilarang. Namun faktanya, hingga saat ini. Belum ada aturan atau regulasi yang baku. Untuk melarang dan menghukum pelaku politik uang dalam Pilkades.

Untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya politik uang dalam Pilkades. KBE secara ekslusif menyelusuri desa-desa di Karawang yang bakal menggelar Pilkades. 

Saat ditanya tentang hal ini, respon dari warga sangat beragam. Jelas, politik uang selalu menimbulkan pro dan kontra dilingkungan masyarakat.

“Iya saya mah pilih yang kasih uang jalannya gede ajah pak,” kata seorang ibu di Kecamatan Majalaya.

“Saya pikir masyarakat sudah dewasa ya. Mereka punya pilihan sendiri. Soal uang cendol mah, kadang di ambil uangnya saja. Pilihan tetap yang di hati,” ujar Taufik, warga Desa Rawagempol Wetan, Cilamaya Wetan.

Jika melihat banyaknya calon yang bakal bertarung di Pilkades serentak tahun ini. Diperkirakan uang yang berputar dalam Pilkades pun akan sangat besar.

Apa lagi, DPMD Karawang telah menetapkan. Batas maksimal calon kades yang akan bertarung dalam Pilkades sebanyak 5 orang. Sementara tahun ini ada 177 desa yang Pilkades. Jika rata-rata di satu desa ada 3 calon yang bertanding. Dengan modal rata-rata mereka Rp. 200 jutaan. Maka bukan hal yang mustahil, ada triliunan rupiah uang yang berputar dalam Pilkades.

Saat dimintai pendapatnya, Pendamping Desa Kecamatan Cilamaya Wetan, Syukron mengamini, apa yang coba diilustrasikan redaksi KBE. 

“Mungkin bukan miliaran lagi. Tapi triliunan rupiah. Makanya ini perlu di awasi,” kata Syukron.

Tak bisa dipungkiri, literasi hukum masyarakat di tingkat desa memang sangat rendah. Meski pun mereka melihat ada pelanggaran hukum disekitarnya. Acap kali mereka cuek. Justru terkadang, mereka ikut berperan didalamnya.

Kesempatan ini yang kemudian dimanfaatkan sejumlah oknum, untuk merebut kursi kekuasan di tingkat desa. Padahal, seperti diketahui, pemimpin hasil politik uang. Biasanya ingin modal pencalonannya segera kembali. Dan mengorbankan kepentingan rakyat yang ia pimpin. Meski pun tak semua kades bersikap begitu.

Syukron menegaskan, kepala desa yang menang dari hasil politik uang. Dipastikan tidak akan bagus kerjanya untuk masyarakat. Ia menyebut, jika biaya politik yang dikeluarkan sangat besar. Maka akan semakin besar pula niatan sang kades untuk membuat modalnya kembali.

“Tapi akan berbeda jika dilihat niatnya untuk pengabdian. Maka niatan kades untuk melakukan penyimpangan akan sangat kecil,” ujarnya.

Syukron menegaskan, secara hukum. Politik uang dalam Pilkades sangat tidak dibenarkan. Dalam undang-undang money politik, kata Syukron, jelas larangan itu berlaku untuk kegiatan apa pun. Termasuk dalam proses tahapan Pilkades.

“Tapi sampai sekarang belum ada klausul dalam Pilkades, yang mengarahkan sampai pada tujuan menghentikan politik uang,” tandasnya. 

Potensi terjadinya politik uang dalam Pilkades tentu saja tak dibiarkan begitu saja. Di Karawang ada organisasi Gerakan Pemuda Peduli Pilkades (GP3) yang akan mempelototi setiap pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Pilkades. Termasuk politik uang.

Kamis, (28/1) kemarin, GP3 datang ke Polres Karawang untuk menemui Kapolres Karawang, AKPB Rama Samtama Putra, membahas tentang hal ini.

Menjadi fokus audiensi GP3A bersama Kapolres, yaitu potensi terjadinya politik uang besar-besaran dalam Pilkades serentak 177 desa di Karawang.

“Beliau sangat mendukung gerakan yang kami lakukan. Pada dasarnya beliau sangat mendukung gerakan menghilangkan money politik dalam Pilkades,” ujar Koordinator GP3, Rio Rinaldi.

Hasil dari pertemuan itu, kata Rio, Kapolres beserta jajarannya bakal segera menggelar kajian hukum terhadap hal krusial ini. Aktivis mahasiswa Karawang ini menyebut, pekan depan, pihaknya akan diundang kembali untuk membahas kajian hukum tersebut.

“Kata Kapolres, beliau juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Karawang,” pungkasnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here