KARAWANG – Tokoh masyarakat Remgasdengklok, Jiji Makriji meminta ada transparansi PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dengan penggarap lahan yang diduga telah lama tidak melakukan kewajiban pembayaran sewa lahan selama bertahun-tahun. Pasalnya, kata dia, hal itu menjadi penting untuk meluruskan adanya oknum makelar yang mengatasnamakan PT KAI meminta uang sewa dari penggarap.

“Saya menyambut baik dengan adanya penertiban, ini perlu adanya sebuah pembaharuan. Artinya tertib administrasi sesuai tujuan daripada pemerintah dan juga keterbukaan terhadap semua pihak,” ucapnya kepada KBE, Selasa (21/01)

Dikatakannya, jangan sampai ada kecemburuan sosial di masyarakat, karena ada beberapa lahan kosong yang notabene dikuasai oleh perseorangan ataupun sekelompok tertentu, sementara data menurut Peradi sendiri ataupun PT. KAI mereka mengabaikan kewajiban-kewajiban daripada sewa.

“Masyarakat sangat merespon penertiban ini, persoalan-persoalan aturan sewa itu kewenangan PT. KAI, jangan sampai istilahnya ada claim-claim tertentu dari sekelompok orang. Masyarakat mengharapkan ada tindak lanjut daripada Peradi itu sendiri dan juga khususnya PT. KAI,” ucapnya.

Lanjutnya, PT KAI  juga harus meluruska  terkait uang sewa. Karena, Jiji menyebut ada rumor bahwa penggarap merasa sudah bayar akan tetapi nyatanya uangnya tidak sampai ke PT. KAI.

“PT. KAI atau Peradi juga harus meluruskan tentang uang sewa ini, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan KAI mengambil uang sewa dari penggarap-penggarap itu,” ucapnya.

“Semua harus transparan sesuai dengan aturan, dan kita harus terbuka. Bukan hanya sebatas wacana, kalau memang menertibkan, tertibkanlah dengan baik karena saya rasa ada banyak masyarakat yang mau menggarap tanah milik negara sesuai dengan aturan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Penanggung jawab Daop 1 wilayah Karawang PT. Kereta Api Indonesia (KAI), Kartim, mengatakan PT. KAI Daop 1 akan sidak lahan KAI yang digunakan penggarap-penggarap yang tidak mau bayar sewa sejak tahun 2012.

“Mereka tidak sejak 8 tahun terakhir ini, dari tahun 2012 sampai 2020 ini,” ucapnya kepada KBE, Senin (20/01) di kantor DPC Peradi Suara Advokat Indonesia Karawang.

Dikatakannya, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan sidak terhadap penggarap-penggarap lahan di kecamatan Rengasdengklok tersebut. Dan juga melakukan penagihan langsung.

“Kami juga membuka peluang kepada masyarakat yang akan menggarap lahan tersebut, dengan harga yang ditetapkan oleh PT. KAI,” pungkasnya.

Hal senada dikatakan, Sekertaris DPC Peradi Karawang Suara Advokat Indonesia, Indra Sutrisno, SH. mengatakan semenjak 9 November 2019, PT. KAI Daop 1 Jakarta telah menyerahkan dan mengkuasakan penertiban administrasi sewa garap lahan di Kecamatan Rengasdengklok kepada DPC Peradi Karawang.

“Jadi kita sekarang yang bertanggungjawab untuk menertibkan administrasi para penggarap. Dan semenjak tahun 2012 banyak penggarap lahan yang tak lagi menunaikan kewajiban mereka kepada PT. KAI untuk membayar sewa lahan,” ucapnya.

Peradi Karawang memandang tidak membayar sewa lahan oleh para penggarap sejak tahun 2012 merupakan perbuatan melawan hukum.

“Peradi akan melakukan penertiban bagi para penggarap yang telah melawan hukum demi ketertiban di tengah masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang pemilik warung kecil di lahan PT. KAI, yang enggan disebut namanya mengaku mengadukan penggusuran warungnya ke Peradi Karawang oleh penggarap besar yang saat ini sedang membangun ruko dilahan tersebut. Pasalnya penggarap tersebut merasa mempunyai banyak lahan KAI di Rengasdengklok.

“Saya lapor ke Peradi karena diusir oleh penggarap yang sedang bangun Ruko di sebelah kantor KUD. Saya minta keadilan, oleh itu saya laporkan kejadian tersebut. Setelah di cek kenyataannya penggarap itu tidak pernah bayar sewa sama sekali,” pungkasnya. (gie)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here