Tuai Banyak Kritik: Harus Berbenah!
KARAWANG– Satgas atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Karawang banyak mendapat cemoohan publik selain dinilai telat jalan, minimnya informasi yang disampaikan kepada publik menjadi persoalan yang harus dibenanahi hari-hari ke depan oleh seluruh tim di saat seluruh elemen masyarakat pun harus sama-sama menghadapi pandemi ini.
Sebagai contoh, update data di Karawang terbilang mancla-mencle status postif di Karawang dinyatakan ada per hari Selasa (24/3), akun medsos milik Pemkab Karawang baru mengupdate data dua hari setelahnya. Setelah ramai digunjing, kini sejumlah akun miliki pemerintah daerah salah satunya akun medsos Diskominfo mulai mengupdate rutin.
Lalu soal siaran pers yang di sejumlah daerah rutin digelar setiap hari agar publik mengetahui perkembangan penanganan dan pengendalian pandemi ini di Karawang baru malam tadi, (29/3) digelar di Makodim 0604 Karawang, dan direncanakan akan rutin digelar setiap hari.
Namun pada gelaran pertama siaran pers itu, banyak jurnalis dibuat kecewa lantaran tak ada sedi tanya-jawab. Padahal para awak media mengaku sudah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang dirasa penting untuk diketahui publik.
Saat siaran pers yang diampaikan sekadar angka yang bisa diupdate melalui media sosial serta imbauan. Tak ada ada tanya-jawab soal kebijakan yang akan diambil pada hari-hari ke dpepan.
“Tidak ada tanya-jawab. Besol lagi saja kan bisa,” kata Plt Kadinkes Karawang, Nurdin saat meminpin jalannya siaran pers.
Ketua DPC PDIP Karawang, Taupik Ismail melihat dalam beberap hari terakhir buruknya kinerja gugus tugas, meminta Pemkab Karawang untuk segera melakukan evaluasi.
“Kepada pemangku kebijakan sementara selama Ibu Cellica sakit, saya minta Satgas Covid-19 dievaluasi,” kata dia kepada awak media.
Pipik meminta kepada Satgas Covid-19 ada yang bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi terkait perkembangan Covid-19, sehingga tidak ada di antara anggota Satgas itu yang saling mengandalkan satu sama lainnya soal penyampaian infromasi Covid-19.
“Banyak masyarakat yang ketakutan soal Covid-19. Jadi mereka butuh informasi yang jelas soal up date Covid-19. Seperti yang dilakukan Satgas Covid-19 pusat atau satgas daerah lainnya,” ujarnya.
Pipik pun turut menyoroti soal simpang siur informasi meninggalnya salah seorang pejabat Karawang, yang statusnya tak direspons cepat oleh satgas pada publik.
“Semua mestinya termapping dan terkontrol dengan baik oleh Satgas. Jadi jangan disembunyikan, terbuka saja.Kalau ada yang meninggal karena Covid-19, sampaikan saja. Biar masyarakat tahu kalau penyakit ini tidak main-main,” pungkasnya.
Kritik pun datang dari elemen mahasiswa. Mereka meminta hak publik untuk mengetahui perkembangan informasi dan proses kerja pemerintah untuk menanggulangi dan mengenadalikan penyebaran virus bisa disampaikan dengan cepat.
“Dengan ditetapkan sebagai wilayah zona-merah Kabupaten Karawang dalam penyebaran virus corona (covid-19) tentu hal ini akan meningkatkan kekhawatiran masyarakat di Kabupaten Karawang. Hak masyarakat dalam mendapatkan informasi jelas dilindungi oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, Diskominfo tidak boleh lagi terlambat,” kata aktivis PMII Karawang, Feri Rizwan.
Fer menyebut, saat ini Pemkab Karawang ia nilai belum bisa memetakan wilayah mana saja di Kabupaten Karawang yang rentan dalam penyebaran wabah virus corona.
“Tentu, sebagai masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui informasi tersebut. Tetapi pada kenyataannya belum juga rilis terkait hal itu,” kata dia.
“Iya mereka update tetapi sering terlambat, dan sampai sekarang belum bisa memetakan informasi wilayah-wilayah yang darurat. Itu yang sangat disayangkan. Padahal untuk memetakan wilayah-wilayah yang darurat Diskominfo bisa berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 yang telah di buat oleh pemerintah daerah,” timpalnya. (bbs/mhs)
