SEKDA MENGLARIFIKASI: DANA BTT SISA RP 2 M BARU ORET-ORETAN, DAN BELUM TERPAKAI

0

KARAWANG- Pernyataan Sekda Karawang, Acep Jamhuri soal dana BTT yang hampir habis tiba-tiba berubah. Kepada awak media, Acep menglarifikasi ucapan dia jika dana BTT sebanyak Rp 50 M itu sejauh ini masih utuh. Alias belum dikeluarkan sepeser pun.
Penuturan Acep ini diucapakan pada suasana saat isu dugaan cashback pembayaran hotel isolsi covid-19 ramai di publik. Soal pembayaran kepada hotel isolasi covid-19, belum lama ini Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana mengucapkan, Pemkab Karawang harus merogoh kocek Rp 8 miliar per bulannya. Sedangkan Acep menyebut sampai bulan Februari tagihan di angka Rp 10 M.
Biaya yang begitu membengkak, membuat Pemkab Karawang sedang menyiapkan skema lain dan takkan lagi menggunakan hotel sebagai tempat isolasi pasien covid-19.
Dana BTT yang jumlahnya Rp 50 M salah satunya digunakan untuk membayar kepada hotel tempat para pasien covid-19 diisolasi. Sebeleumnya Acep menuturkan yang tersisa hanya Rp 2 M sehingga Pemkab Karawang terpaksa bakal kembali melakukan refocusing anggaran dan menyoret program-program kerja SKPD. 
Namun terbaru, Acep menglarifikasi jika dana yang tersisa sekitar Rp 2 M itu baru orat-oret perhitungan. Bukan sudah dibayarkan. Hal ini disinyalir ia sampaikan dalam upaya menangkis isu adanya dugaan cashback pembayaran hotel isolasi covid-19.
“Hanya perhitungan, bukan hanya habis lagi, justru masih kurang. Kalau dihitung setahun itu kurang lebih habis 185 miliar kebutuhannya, kalau menggunakan sewa hotel. Sekarang 50 miliar BTT di APBD belum digunakan. Sementara hotel sudah digunakan (disewa) untuk Januari, Februari sama Maret,” terangnya.
Tak ayal, berubah-ubahnya pernyataan yang disampaikan oleh sekda kepada publik soal penggunaan dana BTT yang sebelumnya sisa Rp 2 M dan diklarifikasi angka itu baru sbatas oret-oretan alias uangnya masih ada dan belum dipergunakan dikritik oleh banyak pihak.
“Pernyataan Sekda pada awal Maret itu tidak ada embel-embel perkiraan. Seharusnya selaku pimpinan dan pejabat negara itu bicaranya jangan plin-plan, karena ini menyangkut uang rakyat,” kata Ketua DPD J.P.K.P Kabupaten Karawang, Bambang Sugeng kepada awak media, minggu (21/3/2021).
Bambang merasa aneh dengan berubahnya pernyataan Sekda pas bersamaan dengan ramainya isu bergulirnya kasus cashback yang kini jadi omongan publik.
“Kenapa ketika ramai isu cashback kok pernyataannya berubah, apakah ini ada korelasinya?” ucapnya mempertanyakan.
Tak Lagi Gunakan Hotel
Sebelumnya, Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana mengambil langkah untuk mengubah kebijakan penanganan isolasi dengan cara, mengoptimalkan Satgas Covid-19 di tingkat kecamatan sampai ke desa.
“Itu sekitar Rp. 8 miliar per bulan untuk penanganan pasien di hotel dan rumah sakit. Dan ini membuat kita kedodoran. Sekarang kita siapkan skema lain,” ungkap Cellica, Senin (15/3/2021) di Kecamatan Tempuran.

Cellica saati itu mengatakan bakal memanggil dan mengumpulkan semua camat di wilayah Karawang. Nantinya, mereka yang bakal menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya. Bersama Kapolsek, Danramil, Kepala Puskesmas, hingga kepala desa dan RT/RW bakal dilibatkan.

“Teknisnya kita siapkan ruang-ruang isolasi ditingkat desa. Nanti yang butuh tempat tidur, beras, dan lain-lain nanti kita bantu. Sehingga, ketika hotel semakin penuh dan anggaran menipis. Isolasi di tingkat RT ini bisa dioptimalkan,” paparnya.

Menurut Cellica, isolasi ditingkat RT ini memiliki beberapa kelebihan. Selain lebih hemat secara anggaran. Pasien tanpa gejala yang di isolasi disana, bisa lebih dekat dengan keluarganya. Dengan begitu, diharapkan imun mereka jadi lebih baik.
Di sisi lain, sebelum Pemkab Karawang benar-benar tak lagi menggunakan hotel, saat ini terhitungh sejak Maret jumlah hotel yang dipoergunakan untuk isolasi pasien covid-19 sudah dikurangi secara berkala. Hal ini diungkapkan langsung oleh Acep.
“Jadi hotel yang kita sewa saat ini sudah kita kurangi, dua hotel sudah kita kurangi maret ini. Posisi hotel yang sudah kita sewa sekarang belum dibayar, BTT 50 miliar belum digunakan. Tenaga kesehatan (nakes) saja yang bekerja di hotel belum dibayar (dokter dan perawat),” katanya.
Munculnya Isu Cashback
Perlu diketahui, isu adanya cashback pembayaran hotel isolasi covid-19 awal muncul saat salah seorang Anggota DPRD Karawang, Toto Suripto merasa panas telinga lantaran mendengar ada kabar dugaan rekan dia sesame anggota DPRD Karawang diduga menerima uang cashback dari hotel yang digunakan untuk isolasi pasien covid-19.
Anggota Komisi IV DPRD Karawang ini menilai isu ini menyangkut integritas lembaga. Jika memang selama ini diduga ada oknum yang bermain dan menikmati keuntungan dari dan penaggulangan covid-19 ia meminta penegak hukum untuk bergerak.
“Kalau memang ada, dan ditemukan, saya harap segera diusut,” katanya.
Sebagai anggota DPRD dan mantan Ketua DPRD Karawang, ia mengaku terusik dengan adanya isu ini. Kata dia, jika betul ada wakil rakyat yang main-main menikmati uang penanggulangan dana covid-19 sangat memalukan dan patut dipertanyakan integritasnya sebagai anggota dewan.
“Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas dia.
Di tempat terpisah, Kasie Intel Kejaksaan Negeri Karawang, mengungkapkan jika isu ini sudah ramai ia pasti akan masuk untuk endalaminya.
“Sejauh ini kami belum dapat laporan, tapi kami terus memerhatikan. Jika memang ada (dugaan penerimaan fee), pasti kami tindaklanjuti,” kata dia. (bbs/mhs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here