Ambu-Teteh Makin Tajir

Sejumlah kepala daerah mengalami lonjakan kekayaan selama satu tahun terakhir. Padahal selama pandemi covid-19, angka kemisikan masyarakat mengalami tren kenaikan. Dua bupati srikandi—Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika dan Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana menjadi salah dua kepala daerah yang hartanya bertambah. Kenaikan harta Anne bahkan mencapai Rp 3 M.
MELANSIR data elhkpn.kpk.go.id, Ambu sapaan akrab Bupati Purwakarta, mengalami penambahan kekayaan selama pandemi, mencapai Rp 3 miliar. Tepatnya Rp3.068.478.627. Saat ini total kekayaan dia jadi Rp 9,9 miliar (Rp9.999.286.082). Sebelum pandemi pada tahun 2019 yang dilaporkan pada 2020, harta kekayaan yang dilaporkan Anne tercatat sebesar Rp 6,9 miliar (Rp6.930.807.455).

Rincian harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan sebesar Rp 6.782.216.000, alat transportasi dan mesin senilai Rp 3.002.000.000, harta bergerak lainnya Rp 37.864.500, kas dan setara kas senilai Rp 177.205.582.Selain harta kekayaan tersebut, Bupati Purwakarta juga tercatat memiliki hutang sebesar Rp 528.000.000. Tanggal penyampaian LHKPN tertanggal 30 Januari 2021 harta kekayaan dalam periodik tahun 2020.
Tak hanya Ambu. Bupati Karawang, Cellica Nurrchadiana selama masa pandemic covid-19 satu tahu ke belakang juga mengalami penambahan harta kekayaan. Harta kekayaan Cellica bertambah Rp 1,4 miliar. Berdasarkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang dikeluarkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) teranyar, harta kekayaan orang nomor satu di Karawang ini mencapai Rp 22.313.046.868. Sementara per Desember tahun 2019, harta kekayaan Bupati mencapai Rp 20.906.749.511.
Berdasarkan LHKPN, pada 2020 Cellica membeli tanah seluas 1.130 meter dan bangunan seluas 349 meter di Bandung Barat. Tanah beserta bangunan itu dibeli Cellica menggunakan uang Rp 6 miliar. Namun di sisi lain, Cellica juga melepas aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp 4,8 miliar.
Di tahun 2020, Cellica juga menambah harta kekayaan berupa surat berharga senilai Rp 250 juta. Bila ditambah surat berharga yang dilaporkan tahun 2019, saat ini harta kekayaan bupati dari kategori surat berharga sebesar Rp 830 juta.
Sekadar informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-bariu ini mengumumkan, sebanyak 70,3 persen harta kekayaan para pejabat negara naik selama setahun terakhir atau di masa pandemi Covid-19. Padahal di saat yang sama, angka kemiskinan terus naik sampai menyentuh angka kenaikan 10 persen.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, laporan kenaikan itu tercatat setelah pihaknya melakukan analisis terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada periode 2019-2020.
“Kita amati juga selama pandemi, setahun terakhir ini, secara umum penyelenggara negara 70,3 persen hartanya bertambah,” kata Pahala.
Dia mengatakan, kenaikan paling banyak terlihat pada harta kekayaan pejabat yang angkanya mencapai lebih dari Rp1 miliar. Meski sebagian besar tercatat mengalami kenaikan, KPK juga mencatat penurunan harta kekayaan pada 22,9 persen pejabat di hampir semua instansi. Namun, penurunan paling banyak terlihat pada kekayaan pejabat legislatif daerah tingkat kabupaten kota.
“Kita pikir pertambahannya masih wajar. Tapi ada 22,9 persen yang justru menurun. Kita pikir ini yang pengusaha yang bisnisnya surut atau bagaimana,” kata dia.
Pahala mengatakan bahwa kenaikan pada LHKPN bukanlah dosa, selama masih dalam statistik yang wajar. Kenaikan harta kekayaan, kata dia, tak menunjukkan seorang pejabat adalah koruptor. Sebab boleh jadi, kenaikan tersebut karena ada apresiasi nilai aset.
Selain itu, dia menerangkan, ada beberapa sebab lain harta kekayaan seorang pejabat naik. Antara lain, penambahan aset, penjualan aset, pelunasan pinjaman, hingga harta yang baru dilaporkan.
“Misalnya saya punya tanah, NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) naik, maka di LHKPN, saya laporkan naik. Jadi, tiba-tiba LHKPN saya tahun depan naik jumlahnya,” kata dia.
Meski begitu, pihaknya tetap mewaspadai kenaikan harta kekayaan karena hibah. Sebab, katanya, bila seorang pejabat secara rutin menerima hibah, maka harta kekayaannya patut dipertanyakan.
“Kalau hibah rutin dia dapat dalam posisi sebagai pejabat, kita harus pertanyakan. Ini kenapa kok banyak orang baik hati memberikan hibah, kepada yang bersangkutan,” kata Pahala. (bbs/mhs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here