Terjadi Lintas Owner dan Direksi

KARAWANG– Agenda sidang keenam atas kasus dugaan korupsi utang Rp 4,4 miliar bahan baku air dan sewa lahan PDAM Tirta Tarum Karawang kepada PJT II Purwakarta kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, rabu (16/12/2020) siang. Dalam fakta persidangan terungkap, jika keculasan direksi PDAM soal pembayaran utang ke PJT II sudah terjadi sejak tahun 2004. Artinya sudah terjadi sejak massa-massa direksi terdahulu di bawah owner (bupati) yang juga berganti-ganti.
Saat ditanya Majelis Hakim Tipikor Bandung, kedua saksi dari PJT II yang dihadirkan mengungkapkan, jika sebenarnya sejak tahun 2004 PDAM Tirta Tarum Karawang sudah berhutang kepada PJT II. Kedua saksi yang dihadirkan ini adalah Agus Suranto, General Manager PJT II Wilayah 2 (2017-2018) dan Eneng Nurhayati, Asisten Manajer Keuangan dan Akutansi di Wilayah 2 PJT II atau Anggota Satuan Pengawas Intern (SPI) PJT II (2015-2016).
Agenda sidang keenam di Pengadilan Tipikor Bandung ini berlangsung dari mulai pukul 14.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Usai persidangan, Pengacara Terdakwa Novi Farida, yaitu Kantor Hukum Asep Agustian menyampaikan, dalam fakta persidangan mulai terbuka soal alasan kenapa utang PDAM ke PJT II sampai membengkak. Yang mana utang PDAM ke PJT II sebenarnya bukan hanya terjadi sejak 2015, melainkan sejak 2004.
Fakta persidangan ini, sambung Asep Agustian, tentu saja akan semakin menguatkan keterangan terdakwa Novi Farida yang pernah menjelaskan 1,5 miliar aliran dana haram PDAM ke beberapa oknum, serta 1,3 miliar aliran dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Saat rekonsiliasi PDAM dengan PJT II dilakukan, saat itu Novi Farida sudah memastikan aliran 1,5 miliar ke siapa saja. Cuma ada 1,3 miliar yang belum bisa dijelaskan. Dan keterangan dua saksi di persidangan hari ini semakin menguatkan jika sebenarnya PDAM sudah berhutang dari 2004 sebelum Novi Farida menjabat Kasubag Keuangan PDAM. Dan saya yakin 1,3 miliar itu termasuk post it utang PDAM sejak 2004,” katanya.
Jika utang PDAM ke PJT II sudah terjadi sejak 2004, sambung Asep Agustian, maka akan menjadi pertanyaan besar, kenapa audit BPKP Jawa Barat atas keuangan PDAM hanya dilakukan dari 2015 hingga 2018, bukan sejak 2004.
“Padahal kan berdasarkan surat Dirut PDAM M. Soleh ke Owner PDAM (Bupati Cellica) tertanggal 24 Oktober 2018 yang berdasarkan temuan KAP Moch. Zaenudin menjelaskan, bahwa tunggakan utang 4,2 miliar PDAM ke PJT II terjadi sejak 2004-2018. Tetapi kenapa BPKP hanya melakukan audit dari 2015-2018,” tanya balik Asep Agustian.
Praktisi hukum yang lebih akrab disapa Askun ini juga menjelaskan, sidang kasus korupsi utang bahan baku air PDAM ke PJT II ini masih akan menyisakan episode panjang yang bakal mengungkap banyak fakta persidangan baru. Pasalnya, dari 35 nama yang pernah menjadi saksi di Polres Karawang, kini baru 10 orang yang memberikan keterangan saksi di hadapan Majelis Tipikor Bandung.
“Di sidang keenam ini baru 10 orang yang jadi sakit. Masih ada 25 orang lagi yang belum dipanggil majelis hakim, khususnya mereka yang pernah menikmati aliran dana PDAM. Makanya episodenya masih panjang saya rasa,” pungkas Askun.

Kesaksian Agus Suranto. Di hadapan majelis hakim ia menjelaskan, PJT II sudah pernah memberikan surat teguran kepada PDAM atas piutang yang tidak pernah dibayarkan. Surat teguran pertama pada 24 Juli 2017 dengan nilai hutang 1,9 miliar, dan surat teguran kedua pada 31 Januari 2018 dengan nilai 2,8 miliar.

“Surat teguran ditunjukan kepada Direktur Utama Pak Yogie (terdakwa, red). Saya juga sempat sounding ke Bu Novi (mantan Kasubag PDAM/terdakwa) untuk menanyakan. Jawabannya selalu belum ada tindaklanjut dari kantor,” kata Agus.

“Tidak ada tindaklanjut setelah teguran pertama dan kedua. Kemudian dilakukan rekonsiliasi. Di sana saya tidak ikut rekonsiliasi, karena sudah tidak menjabat di situ,” timpal Agus. (mhs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here