SUNTIKAN MODAL MILIARAN TAK MEMBUAT BUMD LKM SEHAT

Komisi II DPRD Karawang memanggil direksi PT PT LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Karawang (BUMD) dalam rapat dengar pendapat di ruang rapat II, gedung DPRD Karawang, Selasa (31/8/2021). Semua borok badan usaha plat merah itu dibuka dalam forum.
Pemanggilan ini berdasarkan surat permintaan audiensi yang dilayangkan KBC (Karawang Budgeting Control) ke DPRD Karawang beberapa waktu yang lalu.
Hadir dalam rapat para anggota Komisi II DPRD Karawang. Yaitu Anggi Riostiana Tarmadi (PKB), Suci Nurwinda (Demokrat), Dedi Rustandi (PKB), dan Natala Sumedha (PDIP). PT LKM diwakili Dadan Sugilar sebagai Plt Dirut, dan Hendi Rosma selaku Komisaris. Sementara KBC diwakil Ricky Mulyana, Elbiven, dan Beno Karyono.

Dirut KBC Ricky Mulyana di dalam rapat mengatakan, langkah audiensi terpaksa diambil lantaran selama ini PT LKM dan Kabag Ekonomi Pemda Karawang terkesan menutup-nutupi informasi.

Seperti diketahui, KBC pernah melayangkan surat ke Kabag Ekonomi Pemda Karawang yang selama ini menangani BUMD termasuk PT LKM. Surat tersebut ditujukan kepada Sari Nurmasih, tanggal 28 Juni 2021. Namun tidak ada balasan.

Dari hasil investigasinya, KBC menuturkan PT LKM diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 5,2 miliar.

Dugaan kerugian negara sebesar Rp 5,2 miliar salah satunya bersumber dari piutang PNS di Kabupaten Karawang yang tidak tertagih sebesar Rp tiga miliar lebih, dan dugaan pemakaian uang nasabah oleh karyawan PT LKM sebesar Rp 2,4 miliar.

“Jajaran direksi juga melakukan pembiaran terhadap kredit macet karyawan LKM dengan tenor 156 bulan, padahal kita semua tahu, makin lama tenor, makin besar risiko kredit,” kata Ricky.

KBC juga menyebut, ada uang deposito nasabah di LKM cabang Tirtamulya sebesar Rp 3 miliar. Para nasabah kemudian ingin menarik uang tersebut sebesar Rp 1,2 miliar. Namun ketika akan ditarik, uang tersebut tidak ada. Setelah dimediasi oleh pemerintah setempat, Rp 500 juta dari uang deposito nasabah tetap didepositokan dengan bunga Rp 25 juta per bulan. Sedangkan sisanya dicicil sampai hari ini.

Merujuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, modal dasar PT LKM Karawang ditetapkan sebesar Rp 21 miliar, dengan komposisi kepemilikan pemegang saham terdiri dari Pemerintah Provinsi senilai 40% atau setara Rp 8,4 miliar paling tinggi, dan Pemerintah Kabupaten Karawang senilai 60% atau Rp 12,6 miliar paling rendah.

Dengan demikian, secara bertahap sampai dengan tahun 2021, para pemegang saham telah menyetorkan penyertaan modal dasar kepada PT LKM Karawang dengan rincian sejak tahun 2015 sampai 2020, Pemkab Karawang sudah setor Rp 12,6 miliar (100 persen). Tercatat pemerintah provinsi hanya satu kali setor, dilakukan di tahun 2015 senilai Rp 4,05 miliar (28,93 persen).

Tahun 2020, Pemkab Karawang setor penyertaan modal ke PT LKM sebesar Rp 2.650.000.000. Masalahnya adalah, setoran tersebut melanggar pasal 11 huruf A Perda nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 6 tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam aturan seharusnya pada tahun anggaran 2020, tahapan kewajiban penempatan modal Pemkab Karawang pada PT LKM Karawang adalah Rp 650.000.000.

Betul bahwa tahun 2019, Pemkab Karawang tidak melakukan penyertaan modal terhadap PT LKM. Bisa jadi penyertaan modal tahun 2020 merupakan akumulasi dari tahapan penyertaan modal tahun sebelumnya yang tidak terealisasi. Namun tetap ada yang dilanggar, sekaligus hal ini menunjukkan ketidaktertiban Pemkab Karawang dalam menyusun regulasi keuangan daerah. Pemerintah seperti menabrak aturan yang dibuatnya sendiri. Secara hierarki, jika terjadi perubahan tahapan dalam pelaksanaan penyertaan modal pada PT LKM Karawang, Pemkab karawang terlebih dahulu harus melakukan perubahan kembali atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan payung hukum dalam melaksanakan kewajiban pemenuhan piutang modal kepada BUMD.

KBC juga mendesak pemerintah agar secepatnya melaksanakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk membuka kejanggalan yang ditemukan KBC. Karena sejak berdiri, PT LKM baru sekali melaksanakan RUPS pada tahun 2017. PT LKM menjawab mereka sudah melaksanakan RUPS luar biasa di September 2020. Namun, DPRD Karawang tidak mendapatkan laporan hasil RUPS di bulan September 2020.

Audiensi sempat memanas lantaran perwakilan PT LKM enggan membuka data. Alasannya, mereka takut bila data dibuka dan publik mengetahui, akan terjadi rush yang membahayakan perusahaan. Ketika dikonfirmasi lebih jauh mengenai pernyataan ini, perwakilan PT LKM enggan menjawab pertanyaan wartawan.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Karawang dari Fraksi PDIP, Natala Sumedha mengatakan, selama ini DPRD Karawang sering berkoordinasi dengan PT LKM, namun PT LKM tidak pernah terbuka. Padahal DPRD Karawang terutama Komisi II merupakan mitra BUMD.

Seandainya PT LKM terbuka sejak awal, bukan tidak mungkin masalah di tubuh LKM bisa selesai. “Karena dengan adanya keterbukaan, kami bisa membantu PT LKM melalui rapat dengan dinas atau dengan pemegang saham PT LKM agar masalahnya menemui titik temu,” kata Natala.

Natala meminta PT LKM menjalankan apa yang jadi keputusan dalam hearing. Tindaklanjut dari jajaran manajemen PT LKM ini penting karena dewan berharap BUMD di Karawang bisa sehat dan maju. “Kalau sehat dan maju bisa mensejahterakan masyarakat Karawang.”

“Sesuai janji PT LKM, mereka akan menyiapkan data. Data ini akan kami bantu dorong ke Pemkab sebagai pemegang saham. Dari sana akan muncul keputusan penyelamatan PT LKM, salah satunya melalui langkah merger dengan BPR (Bank Perkreditan Rakyat),” sambung Natala.

Terpisah, Sekretaris Komisi II DPRD Karawang, Dedi Rustandi mengatakan, permasalahan di tubuh LKM perlu waktu untuk diselesaikan. Ada proses yang perlu dijalani agar permasalahan bisa beres. Untuk itu, DPRD Karawang akan membawa pembahasan mengenai PT LKM ke rapat-rapat Komisi II. Masalah yang akan dibahas salah satunya adalah potensi kerugian negara yang bersumber dari piutang tidak tertagih.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here