KARAWANG- Banyak kalangan yang menaruh harapan kepada KPK, BPK atau Kejaksaan untuk menjadi perangkat ampuh dalam pemberantasan korupsi. Hanya saja kiprah para penegak hukum harus benar-benar menegakkan hukum, dan tidak menimbulkan rasa takut bagi para petani yang awam hukum.

Hal itu diungkapkan aktivis tani Engkos Koswara. “Kini petani di Karawang banyak yang dipanggil Kejaksaan untuk dimintai keterangannya mengenai projek infrastruktur pertanian, dengan kisaran nilai projek Rp 70-80 juta,” ujar Engkos.

Dijelaskan, kelompok-kelompok tani yang sebelumnya tidak dibekali pengetahuan ilmu teknik sipil dan disiplin ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur pertanian dipaksa untuk terlibat menjadi pelaksana program pembangunan.

“Sebagian dari mereka ada yang bersedia menjadi pelaksana meski dengan anggaran minim. Hal ini didasarkan pada mendesaknya kebutuhan infrastruktur untuk kelangsungan produksi pertanian. Tapi ketika dihadapkan pada situasi dimana terdapat kesalahan yang mengarah pada penyelewengan dari sistem penganggaran program oleh dinas pertanian, para kelompok tani harus pula berurusan dengan penegak hukum,” jelasnya.

Disebutkan Engkos, bisa dibayangkan, Kejaksaan sebagai penegak hukum kemudian menjadi momok menakutkan bagi petani yang lugu sekalipun dia merasa tidak bersalah.

“Dalam hal ini Kejaksaan hendaknya meletakkan bangku untuk mendudukkan perkara korupsi di tempat semestinya. Pemberantasan korupsi harus pula mengarah pada tujuan membangun hari depan masyarakat diberbagai bidang,” tandasnya.

Ditambahkan juga, Kejaksaan Negeri Karawang sendiri hampir tidak bersikap atas pengerukan sumber daya pertanian seperti terjadinya capital flight yang disebabkan oleh absentee landlord. Dan memang ketimpangan agraria sudah demikian nyata.
Begitu pula kegiatan-kegiatan industri berbau korupsi yang merusak alam nyaris tidak tersentuh hukum. Padahal projek pembangunan semestinya diarahkan pada tujuan kemaslahatan bagi rakyat banyak.

Itu sebabnya, mengapa projek kecil 70-80 juta guna pembangunan klep air yang dibutuhkan untuk pengairan sawah petani harus terlebih dulu disasar kejaksaan melompati projek besar belasan miliar pembangunan Trotoar, Karang Pawitan dan fasilitas kota lainnya yang tidak ada manfaat langsung bagi rakyat miskin.

“ Semestinya rakyatlah yang menjadi barisan pelopor pemberantasan korupsi. Semoga tidaklah rakyat dijadikan subjek pasif kriminalisasi penegak hukum,” pungkasnya. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here