Warga Tunggu Bantuan yang tak Kunjung Tiba

KARAWANG– Sudah empat hari pelaksanaan Pembatasan Sosisal berskala Besar di Karawang namun masih banyak keramaian yang terjadi. Sanksi bagi pelanggar pun baru berupa sanksi-sanksi sepele. Di saat yang sama, warga terus mengeluhkan bantuan dari pemerintah yang tak kunjung tiba. Pemimpin daerah alih-alih akur dan berbagi tugas tampil ke publik, namun malah terkesan saling bertentangan pada sejumlah kebijakan.
“Seharusnya para pemimpin di daerah fokus ke sana, jangan membuat kegaduhan di depan publik karena itu selain membuat kesan Pemda tidak siap, juga berdampak buruk bagi upaya penanggulangan Covid-19,” kata Direktur Social Policy dan Political Studies (Sospol’s), Cecep Sopandi, kepada awak media.
“Lebih baik duduk bersama, jika ada perbedaan pendapat selesaikan di ruang dialog internal. Jangan dijadikan konsumsi publik. Karena publik tidak perlu itu. Harus bisa menjaga perasaan dan moral publik,” tandasnya.
Menurutnya, ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemda. Seperti yang penting mendesak itu menyiapkan dan merumuskan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak, mulai dari pemetaan sampai distribusinya. Selain itu secara berkala evaluasi pelaksanaan PSBB dan membuat langkah strategis dalam meminimalisir dampak penyebaran Covid-19.
“Lebih baik itu saja yang dipikirkan. Perdebatan di ruang publik tidak akan berbuah simpati di tengah pandemik Covid-19 saat ini,” pungkasnya.
Bansos Amburadul
Sementara itu, bantuan paket sembako Pemprov Jawa Barat yang sebelumnya secara simbolis dilepas oleh Bupati Karawang, Cellica Nurrchadiana mulai menuai polemik di masyarakat. Saat sampai di desa tujuan, si pengirim memberikan paket sembako pada nama yang sama namun orang yang beda.
Hadi nama orang yang harusnya menerima justru “gigit jari” saat Hadi lain orang yang sama satu desa dengan dia, plus orang cukup berada, justru yang menerima paket sembako tersebut. Kades Ciwaringin, Ocih pun kesal. Kekesalan dia bukanlah tanpa sebab. Ia khawatir justru akhirnya pmerintah desa yang disalahkan oleh warganya.Padahal, saat pengiriman paket pun tak ada aparatus desa yang tahu.

“Saya gak terima,karena nama warga atas nama Hadi ini memang sama dengan sasaran yang kurang mampu, begitupun RT/RW nya. Eh yang dapat justru atas nama Hadi yang punya sawah, warung dan kontrakan. Logika orang oos itu bagaimana sih. Kenapa tidak tanya dulu ke pemerintah desa, kesal dia sebagaimana diberitakan sebuah media daring.
Kepada awak media, Ocih menuturkan, warga di desanya yang kebagian bantuan paket sembako dari Pemprov Jabar hanya 2 KK. Sudah minim, dan pengiriman salah, membuat dia akhirnya naik pitam. Ocih mengaku sempat mendatangi warga yang penerima yang salah dan mendapatkan bantuan sembako yang dikirim oleh petuga kantor POS. Namun sialnya, saat didatangi Ocih, dia mengaku paketnya sudah habis.
“Saya cape seolah-olah desa yang disalahkan warga, kalau bantuan yang diantarkan pos salah sasaran atau salah alamat, saya sendiri yang akan gugat kantor Pos, ” Tandasnya.
Lebih jauh Ocih menambahkan, jika tahu akhirnya akan seperti ini, ia menegaskan lebih baik sama sekali menolak bantuan dari Pemrov Jawa Barat. Bahkan ia mempersilahkan kabar kekesalan dia untuk disebar agar publik tahu carut-marut distribusi bantuan paket sembako ini.
“Mending kalau dua orang juga rapi dan tepat mah, ini mah ada dua nama di RT yang sama, yang dikasih yang punya sawah, warung dan kontrakan,” kata dia.

Di Kecamatan Lemahbang Wadas. Kepala Desa Pulojaya, Solehudin, mengaku sudah lelah menangani Bansos Covid-19 yang tak kunjung berhenti kontroversinya.

Solehudin mengaku, sejak dana Bansos turun, dirinya dan perangkat desa banyak sekali menerima cacian, cibiran, dan jadi bulan-bulanan warga. Khususnya di media sosial.

“Kalau boleh saya jujur. Sebenarnya kita itu sudah malas urusi bansos Covid-19 dan segudang data amburadul yang tak pernah berkesudahan,” ungkapnya, Selasa, (5/5).

Ketua IKD Lemahabang itu menyebut, seberapa sering pun pihaknya melakukan validasi. Namun, data yang turun dari pusat, provinsi, maupun daerah, selalu invalid.

“Jadi percuma saja. Masyarakat taunya desa yang salah, perangkat salah, RT salah,” kesalnya.

Senada dikatakan, Kepala Desa Ciwaringin, Kecamatan Lemahabang, Ocih. Jika hitung-hitungan soal tenaga, mungkin sudah habis waktu dan pikirannya untuk mengerjakan data Bansos Covid-19.

Bahkan, Ocih mengaku, anggaran pribadinya sebesar Rp. 5 juta juga habis. Untuk urusan pemberkasan, foto copy, operator, ATK, dan lain sebagainya.

“Tapi kenyataannya, datanya banyak invalid dan menyusut dari pusat. Banyak penerima yang tidak tepat sasaran. Sehingga, kami jadi sumber bullyan dari masyarakat,” timpalnya.

Di Kecamatan Cilamaya Wetan. Kepala Desa Tegalwaru, Aruji Ajak Atmaja mengaku, perangkat desanya, seperti ketua RT dan RW, bahkan sudah mendapat teror dari masyarakat. Jauh-jauh hari sebelum Bansos Covid-19 ini turun.

Ironisnya, masyarakat tak tau seperti apa perjuangan para perangkat desa mengerjakan pendataan Bansos. Apa lagi, pada saat di proses banyak sekali perubahan aturan yang mendadak.

“Kasihan RT/RW saya, mereka di ancam, di teror sama masyarakat,” katanya.

Kepala Desa Muarabaru, Cilamaya Wetan, Ato Sukanto menambahkan, untuk mengurangi resiko kegaduhan Bansos Covid-19. Pihaknya mengaku telah memasang sejumlah strategi. Namun, itu belum dipastikan efektif. Mengingat saat ini, kondisi mulai hangat. Menyusul turunnya Bansos dari Bantuan Gubernur Jawa Barat.

“Kita minta warga di luar perangkat desa, seperti tokoh agama, tokoh petani, dan tokoh pemuda. Untuk bantu sosialisasikan kondisi Bansos Covid-19 yang seperti ini keadaannya,” ujarnya.

“Sehingga saya harap, masyarakat bisa mengerti. Dan jangan sampai terjadi kerusuhan saat bansos ini dibagikan,” pungkasnya.

Sementara, di Kecamatan Cilamaya Kulon, Kepala Desa Pasirjaya, Abdul Hakim alias Wakzi Saglak mengatakan, banyaknya jumlah warga prasejahtera di Desa Pasirjaya, membuat kuota Bansos dari 6 pintu itu tak dapat mengcover secara menyeluruh.

Bahkan, laporan dari perangkat desanya, kata Saglak, jumlah kuota Bansos dari BanGub Jawa Barat menyusut. Sampai 50 persen dari kuota awal.

“Saya khawatir ini jadi konflik di masyarakat. Kalau bisa, kita ingin BLT dari Dana Desa diserahkan seluruhnya jadi wewenang kades. Termasuk penentuan jumlah kuota di lapangan,” pintanya.
Sebelumnya, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, Senin (4/5), mengatakan, bantuan sosial dari Provinsi Jawa Barat diberikan untuk 100.474 keluarga di Karawang. Pada tahap pertama, ada sebanyak 5.174 paket bantuan yang akan diberikan kepada 1.713 keluarga. Penyaluran ini ditargetkan selesai pada Rabu (6/5).
Bantuan diantarkan langsung oleh petugas penyalur bantuan PT Pos Indonesia dengan mencocokkan kartu identitas. Selanjutnya, bantuan tahap kedua akan diberikan pada Jumat (8/5). “Kami meminta masyarakat sedikit lebih bersabar karena penyaluran bantuan ini memerlukan waktu yang panjang dengan armada yang cukup banyak,” kata Cellica. (mhs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here