KMP Kecewa Anggaran Media Dipangkas Diskominfo
PURWAKARTA – Sorotan pembelanjaan sewa hosting web purwakartakab.go.id yang dicanangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta, di tengah pandemi covid-19 sekaligus pemotongan media, terus bergulir.
Hasil investigasi Karawang Bekasi Ekspres (KBE), Diskominfo Purwakarta mengalokasikan anggaran portal yang cukup fantastis yaitu, Rp 150 juta. Itu belum termasuk sewa bandwith yang menyentuh dana sampai Rp 6 miliar (lihat grafis,red).
Di mana, situs milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta dimenangkan PT Indoglobal Jejaring Sosial asal Kota Depok dengan nilai tawar yang disepakati Rp 141, 6 juta.
Ketua Komunitas Masyarakat Purwakata (KMP), Zaenal Abidin mengaku kecewa dengan kebijakan sepihak Diskominfo sebagai juru bicara Bupati Anne Ratna Mustika yang bertindak semena-mena dengan memangkas anggaran media.
Karena menurut dia, selama ini peran media masa yang setia menyertai perjalanan roda pembangunan maupun kebijakan Pemkab Purwakarta, idealnya selalu jadi prioritas.
“Pers sebagai pilar keempat demokrasi sangat layak mendapat atensi alokasi dana APBD. Pers berperan sangat besar baik dalam menginformasikan hasil capaian pembangunan pemerintah serta sebagai sosial kontrol,” ungkap Zaenal, kamis (18/02/2021).
Apalagi, tambah dia, pemenang sewa hosting bukan dari pribumi namun dari luar derah. Padahal, belanja sewa portal itu penunjukan langsung. “Apa orang Purwakarta gak ada yang bisa mengelola itu,” tukasnya.
Sebelumnya, praktisi media Tohiri Alam menilai pemangkasan anggaran media di Diskominfo Purwakarta merupakan kabar yang tidak baik masa depan media di Kabupaten Purwakarta.
“Anggaran Diskomifo Purwakarta masuk terbesar ketiga se-Indonesia era Bupati Dedi Mulyadi tapi sekarang ini tinggal Rp 500 juta. Ini jelas kabar duka bagi awak media,” ujar dia, Rabu (17/02/2021).
Artinya, sambung dia, seharusnya dalam kondisi saat ini (Covid-19), Diskomonfo Purwakarta lebih memperhatikan media dan wartawan yang sehari-hari bertugas meliput dan mempublikasikan kondisi Kabupaten Purwakarta dalam hal penyebaran Covid-19.
“Mereka yang bertugas meliput dan mempublikasikan kondisi covid19 di Kabupaten Purwakarta sangat rentan untuk terpapar. Mereka tidak ada menerima bantuan langsung baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akibat dampak dari wabah Covid-19 tersebut”, ungkap dia.
Menurut Tohiri, pihaknya akan menjalankan kode etik dan aturan undang-undang yang ada sebagai opisisi pemerintah dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Purwakarta.
“Kok ini malah anggaran yang sudah ada setiap tahunnya dan bermanfaat langsung bagi kelangsungan hidup media dan wartawan malah disunat. Bagaimana media akan hidup dan maksimal dalam peran dan tanggungjawabnya terutama mensosialisakan pembangungan Purwakarta dan pencegahan Covid-19 kalau tidak didukung pemrintah,” ketus dia.
Diketahui bersama, situs purwakartakab.go.id merupakan pengganti portal purwakarta.go.id yang habis berlaku sewa. (san/red)
