BERAS PSBB: Bupati Cellica saat peninjauan sejumlah gudang Bulog Subdivre Karawang bersama Forkominda (2/5/2020).

Bupati Belum Ungkap Besaran Bantuan Pemkab

Mahasiswa: Distribusi Bansos Lamban

KARAWANG –Jelang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemkab Karawang  menyediakan 100 ton beras cadangan pemerintah. Hanya saja sampai ia belum mengungkapkan berapa besaran bantuan Pemkab untuk warga, masih dikomunikasikan katanya.
“Kita ada beras 100 ton cadangan pemerintah,  dan beras ini akan kita gunakan untuk persiapan PSBB,” ungkap Cellica di sela peninjauan sejumlah gudang Bulog Subdivre Karawang bersama Forkominda, kemarin (2/5/2020).
Cellica juga menyebutkan untuk PSBB, sejumlah warga juga akan mendapatkan bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemkab Karawang dan Dana Desa.
“Data-datanya nanti akan kita rilis, jumlahnya berapa yang dapat bantuan pusat, gubernur, kabupaten dan dana desa. Bansos dari presiden masih digulirkan setiap bulan. Bantuan Kemensos masih kita sikapi, dari gubernur, pemda, dan bantuan dari stakeholder terkait, ini masih kami komunikasikan,” ungkapnya.
Dalam PSBB, Cellica juga memastikan akan meminta peran aktif masyarakat desa untuk membuat dapur umum. Dapur-dapur umum itu akan diprioritaskan untuk warga yang tidak mendapatkan bantuan-bantuan tersebut.
“Sebelumnya kita juga telah mengumpulkan perusahaan. Kami imbau agar perusahaan saat memberikan bantuan untuk berkoordinasi dengan pemerintah, sehingga mendapatkan penunjukan daerah yang kurang mendapatkan bantuan. Jadi ada pemerataan bantuan itu tujuan kita,” ujarnya.
Cellica juga meminta warga untuk tidak khawatir dengan PSSB. Ia menyebutkan PSBB berbeda dengan lockdown.
“Ini hanya pembatasan aktivitas berkumpul secara besar,” ucapnya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, memiliki peran sosialisasi bersama TNI dan Polri untuk memberikan pemahaman PSBB.
“PSBB ini atas ajuan gubernur, bukan hanya Kabupaten Karawang saja. Saya minta warga untuk paham, ini demi memutus mata rantai penyebaran virus,” ucapnya.
Ia menjelaskan aktivitas masyarakat selama PSBB tetap dapat berjalan, hanya saja harus menggunakan protokol kesehatan.
“Ekonomi tetap bisa berjalan hanya harus ikuti aturannya. Boleh tidak keluar? Boleh, ada protokolernya misal naik motor harus satu KK, klo beda gak boleh. Mobil harus 50 persen dari kapasitas. PSBB jangan diartikan sesuatu yang serem atau lockdown. Enggak kayak gitu,” ujarnya.

Distribusi Lamban
Sementara itu sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Karawang, menilai distribusi bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-19 di Karawang lamban.
Padahal menurut mahasiswa yang tergabung dari IMM, PMII, HMI, GMNI, GMKI dan KAMMI itu, Karawang sudah ditetapkan sebagai zona merah Covid-18 sejak awal April 2020 lalu oleh Pemprov Jabar.
“Pemkab Karawang memang sudah membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19, hanya progres yang dilakukan masih berkutat di wilayah angka, seperti perhitungan ODP PDP dan pasien Positif. Penilaian progres itu kami simpulkan dari berbagai pandangan masyarakat,” ujar Ketua IMM Kabupaten Karawang, Ichsan Maulana, Minggu (3/5/2020).
Meski begitu, lanjut Ichsan, Cipayung Plus Kabupaten Karawang, mencoba mengkonfirmasi dengan mengirimi surat permohonan data yang diterima langsung oleh Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Karawang.
“Di surat itu ada tiga poin utama yang kami tanyakan berkaitan dengan Data Progres Penananganan (Kesehatan), data penerima bansos, dan prediksi sekaligus langkah Pemkab kedepan terhadap dampak pandemi ini,” paparnya.
Namun, lajut dia, Sudah lima hari terhitung sejak surat diterima, tidak ada tanggapan yang serius dari Gugus Tugas Covid-19 Katawang. Artinya progres kerja gugus tugas hasilnya belum signifikan.
“Terlebih kami menyoroti persoalan data penerima bantuan sosial untuk masyarakat terdampak. Bahkan Dinas Sosial belum mampu menunjukan data itu secara terbuka. Kami meyakini bahwa masih banyak data yang validitasnya diragukan, maka besar kemungkinan bansos itu menjadi polemik baru ditengah-tengah masyarakat,” ucapnya.
Cipayung Plus Karawang juga menghimbau agar Pemkab dapat menghimpun data secara riil dan up to date yang kemudian ditampilkan ke publik by name by address agar terwujud efektivitas dan ketepatan sasarannya.
“Dalam prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik ada prinsip partisipasi dan transparansi. Bagi Kami Pemkab Karawang dalam hal tata kelola dan manajemen data sangat buruk,” pungkasnya. (rie/shn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here