KARAWANG– Momen peringatan kemerdekaan harus menjadi suntikan semangat untuk terus membangun, meski bumi pertiwi ini tengah digoncang pandemi virus korona alias SARS-CoV-2 yang menjadi biang penyebab Covid-19. Demikian ditegaskan Ketua Komisi II DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati. “Covid-19 jangan mengendurkan semangat kita untuk membangun bangsa. Justru inilah bentuk tantangan kita untuk melakukan perlawanan terhadap virus yang tengah meneror selama ini. Kalau jaman pra kemerdekaan dulu musuhnya adalah penjajah, sekarang ini ya Covid-19,” ucapnya. Namun, lanjut dia, tentu ada cara tertentu dalam melawan wabah Covid-19 ini, sesuai dengan pengetahuan serta keahlian masing-masing. Para ahli kesehatan bisa melakukan perlawanan terhadap virus ganas ini dengan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya.
“Bagi masyarakat yang awam terhadap medis, tinggal mengikuti saja dengan disiplin dari para ahli medis bagaimana caranya meminimalisasi penyebaran virus tersebut. Cara yang paling sederhana adalah dengan tetap mengenakan masker, menjaga kebersihan, menghidari kerumunan, dan sejumlah aturan lainnya. Saya kira nilainya sama dalam konteks melawan ancaman Covid-19,” katanya.
Jika dilihat secara luas, melawan ancaman Covid-19 bukan saja tugas para pakar medis, tetapi tugas semua kalangan dari aparatur pemerintah, para legislator, aparat hukum, teknokrat, dan lainnya. Sebab, pandemi SARS-COV-2 telah mengganggu semua lini kehidupan, terutama pangan.
“Maka, pemerintah, para petani dan para ahli pertaniannya sangat dituntut untuk menjaga ketersediaan cadangan pangan ini. Jika lengah sangatlah membahayakan karena dinamika ekonomi kita sudah jelas terganggu, ketahanan pangan juga akan terganggu. Jangan sampai ini terjadi,” ucapnya.
Fokus ke masalah ketahanan pangan, lanjut dia, maka perlu adanya perluasan infrastruktur pertanian, juga mempermudah masyarakat terhadap akses usaha serta meningkatkan daya saing produk pangan. Salah satu caranya, dengan meningkatkan kesejahteraan para petani, di mana Pemprov Jabar harus merealisasikan aksi penguatan pangan nasional melalui penguatan koordinasi antar SKPD dalam menangani permasalahan gizi masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat jangan abai terhadap Perda Nomor 27 Tahun 2010 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kita sudah punya payung hukumnya untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Apalagi di tengah deraan pandemi Covid 19 ini, implementasi Perda tersebut harus benar-benar serius diterapkan,” tutur Rahmat Toleng, sapaan akrabnya.