SOAL BANSOS: Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karawang, Kamis, (9/7) kemarin, menggeruduk Kantor Bupati Karawang. Kedatangan mereka, bertujuan untuk meminta Cellica, berkirim surat dengan Pemprov Jabar, menunda pendistribusian Bansos Provinsi, yang kuotanya dipangkas hampir 50 persen.

KARAWANG– Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karawang, Kamis, (9/7) kemarin, menggeruduk Kantor Bupati Karawang. Kedatangan mereka, bertujuan untuk meminta Cellica, berkirim surat dengan Pemprov Jabar, menunda pendistribusian Bansos Provinsi, yang kuotanya dipangkas hampir 50 persen.

Ketua Apdesi Karawang, Sukarya Wk mengatakan, Apdesi Karawang menolak jika Bansos Provinsi harus dibagikan pekan ini, dengan jumlah kuota yang dipangkas.

Pasalnya, kata Sukarya, jika Bansos Provinsi itu dibagikan dengan kondisi terpangkas 50 persen. Ia khawatir, akan terjadi kegaduhan yang luar biasa di seluruh desa di Kabupaten Karawang.

“Jadi hari ini, Apdesi dan bupati sepakat, untuk mengirim surat pada gubernur agar menunda distribusi bansos ke Karawang. Sampai ada kejelasan dari Dinas Sosial, alasan kenapa Bansos Provinsi di pangkas hampir 50 persen,” ungkap Wk, Kamis, (9/7) di Kantor Bupati Karawang.

Di tempat yang sama, Sekjen Apdesi Karawang, Alex Sukardi mengatakan, Apdesi Karawang tidak menolak pendistribusian bansos provinsi. Akan tetapi, meminta untuk di tunda dulu, sampai ada kejelasan dari kelanjutan program tersebut.

Alex menyebut, kuota keluarga penerima manfaat (KPM) Bansos Provinsi di Kabupaten Karawang mengalami penyusutan hingga 37 ribu kepala keluarga. Pemprov berdalih, pemangkasan tersebut dilakukan dari hasil kajian dan evaluasi pembagian Bansos Provinsi di tahap satu kemarin. 

Alasan provinsi, lanjut Alex, dianggap tidak rasional. Pasalnya, pemangkasan yang dilakukan dari hasil cleansing double data, KPM tidak jelas, sampai aduan dari aplikasi Pikobar dan Sapa Warga itu, hampir menyentuh angka 50 persen.

“Kalau hasil cleansing kan idealnya paling banyak 10 persen. Ini tidak tanggung, hampir 50 persen. Kalau bukan tahap ke dua mungkin tidak apa-apa. Masalahnya, ini tahap dua. KPM yang kemarin terima, jika bulan ini tidak menerima bansos itu, pasti akan terjadi kegaduhan,” terangnya.

Anggota Apdesi Jawa Barat itu juga mengungkapkan, hasil koordinasi dengan sejumlah kabupaten kota di Jawa Barat perihal bansos provinsi. Alex menarik kesimpulan, bahwa hal ini terjadi bukan hanya di Karawang saja.Melainkan, hampir di semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat.

“Saya sudah dapat data, semua kabupaten di Jawa Barat ada pengurangan. Presentasenya variatif, tapi angkanya tidak jauh dari Kabupaten Karawang,” terangnya.

“Semua kabupaten meminta penundaan ini. Kabupaten Subang sudah menghubungi kami, untuk melakukan hal yang sama, (menunda distribusi,red),” imbuhnya.

Sementara, Humas Apdesi, Udin Abdulgani menambahkan, Kamis, (9/7) sore kemarin, Apdesi Karawang yang sudah mengantongi surat dari Bupati Cellica, langsung berangkat ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, untuk melakukan penundaan pendistribusian bansos provinsi.

Udin berharap, pasca dilayangkan surat tersebut, Pemprov Jabar merespon dengan baik. Sekaligus memberikan solusi untuk masalah pemangkasan kuota KPM bansos provinsi tersebut.

“Bupati Cellica merespon dengan baik. Ibu juga tidak ingin masalah ini semakin besar. Karena itu, Karawang minta distribusinya di pending,” imbuhnya. (wyd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here