HARUS PINDAH: Kadisperindag Karawang saat meninjau lapak-lapak PKL Pasar Batu Karawang.

KARAWANG– Disperindag Karawang minta semua para pedagang kaki lima Pasar Baru pindah dan boleh berjualan dari jam 3 sampai jam 5 sore. Sedangkan para pedagang merasa dirugikan sama kebijakan dari Disperindag itu. Alasan pedagang merugi kalau dipindahkan ke Jalan Kertabumi.
Kebijakan ini dinilai tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu. Bahkan pihak Disperindag dituding mematikan paksa lampu listrik para padagang.
Menurut Kepala Pasar Baru Karawang Asep, kebijakan ini memberatkan para pedagang sehingga para pedagang akan berdemo besar-besaran ke Pemkab menuntut kebijakan PSBB yang sebenarya. Yang tujuannya bukan ke para pedagang kecil.
Sementara itu Pemkab resmi menerapkan Pasar Baru Karawang menjadi pilot project pasar di Jawa Barat dengan menerapkan physical distancing mulai Kamis, 7 Mei 2020 pukul 00.00 WIB, tepat pada hari kedua penerapan PSBB di Karawang.
Penerapan pasar physical distancing ini merupakan modifikasi dan penggabungan konsep pasar yang sudah diterapkan di daerah lain.
Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana mengatakan, Pasar Baru Karawang tidak ditutup oleh Pemkab selama penerapan PSBB di Karawang. Penerapan physical distancing di Pasar Baru Karawang ini diharapkan efektif dalam menjaga jarak antar pedagang dan antar pembeli. 
“Kita bisa lihat malam ini, pedagang diberi jarak. Alhamdu‎lillah, para pedagang menerima dengan baik dan sangat setuju,” ujar Cellica di Pasar Baru Karawang. 
Cellica menjelaskan, ada pengalihan lalu lintas di Jalan Tuparev dari barat ke timur. Yakni, kendaraan yang hendak menuju‎ pasar baru dialihkan ke Jalan Pasundan (Polsek Karawang Kota dan dari Galuh Mas bisa menuju langsung ke Jalan Tuparev dan Kertabumi. 
Pengalihan arus lalu lintas ini karena pedagang diberikan tempat dengan memanfaatkan bahu jalan Tuparev-Kertabumi. Bagi masyarakat yang hendak belanja pun bisa parkir kendaraan di tiga kantung parkir yang disediakan.
“Jadi nanti yang bisa melintas hanya ambulance saja. Pengunjung pasar bisa parkirkan kendaraannya di tempat yang disediakan,” jelas Cellica.
Diterapkannya pasar physical distancing ini, membuat Pasar Baru diperbolehkan beroperasi selama 24 jam, dan pedagang diberikan stimulus yakni dibebaskan dari retribusi kebersihan. Nanti, Dinas LHK Karawang bakal menyiapkan petugas kebersihan. Dan keamanan ada petugas dari TNI/Polri yang berjaga di pos Alun-alun. 

Sementara, pasar tradisional lainnya masih diatur jam operasionalnya. “Insya Allah pasar lainnya menyusul. Tapi masih kita bahas. Intinya kita tetap ingin ekonomi masyarakat kita tetap berjalan dengan baik,” ungkap Cellica.
Sementara Ketua Fraksi Gerindra Kabupaten Karwang, H. Endang Sodikin menyebut kebijakan menutup Jalan Tuparev sama saja dengan menutup akses perekonomian masyarakat. Jalan tersebut merupakan akses utama menuju kawasan perbelanjaan yang masih diizinkan beroperasi saat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yakni Pasar Baru Karawang.
Politisi Gerindra yang akrab disapa Kang HES ini pun sangat menyayangkan kebijakan tersebut. Karena ibarat mengusir tikus dari lumbung padi, namun malah dibakar beserta lumbungnya.
“Saya tidak tahu apa urgensi pemda menutup akses perekonomian masyarakat yang berdampak pada pedagang pasar tradisional (Pasar Baru Karawang) yang jelas-jelas mengais rezeki di sana,” ujarnya, Rabu (6/5/2020).
Minimnya sosialisasi serta pengambilan kebijakan yang gegabah, lanjut Kang HES, diduga menjadi pemicu munculnya permaslahan ini. “Tujuannya baik, tapi outcome nya malah berdampak kerugian yang meluas di kalangan pedagang pasar tradisional,” cetusnya.
Menurutnya, seharusnya pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan yang tepat dalam menerapkan system PSBB.
“Apabila untuk mengurai kerumunan warga dan lalulintas di (Jalan) Tuparev harus di tanya, mau kemana? mau belanja apa? karena ekspektasi PSBB itu sebaiknya di rumah, kalau gak penting-penting amet jangan keluar rumah,” kata dia.
Ia mengungkapkan, memang PSBB itu Kebijakan Pusat (Kemenkes) yang telah diajukan oleh Gubernur Jabar, dan di Jabar terdapat 17 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB dalam rangka menekan penyebaran Covid-19.
PSBB juga dilaksanakan dengan regulasi sasar UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Wilayah, PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid, Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, Kepmenkes 01.07/289/2020 tentang Penetapan PSBB Jabar, Pergub Nomor 36 Tahun 2020 ttg PSBB Jabar dan Keputusan Bupati Nomor 443/kep.328-huk/2020 Pemberlakuan PSBB. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here