SOROT: Juru bicara tim gugus tugas perceparan penanganan Covid-19 Kabupaten Karawang, dr. Fitra Hergyana mengatakan, bahwa pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kabupaten Karawang diperpanjang.

Atas Saran Ahli Epidemi
Cuma Bagus di Konsep

KARAWANG– Juru bicara tim gugus tugas perceparan penanganan Covid-19 Kabupaten Karawang, dr. Fitra Hergyana mengatakan, bahwa pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kabupaten Karawang diperpanjang. Hal tersebut telah disepakati secara bersama oleh sejumlah unsur dan tokoh masyarakat, melalui kajian dari ahli epidemiologi DR. Hermawan.

“Kajian tentunya tidak asal. Banyak pertimbangannya. PSBB dilanjutkan, tapi sifatnya tersegmentasi,” ujar Fitra.

Dijelaskan Fitra, PSBB Karawang tersegmentasi ini rencananya akan berjalan 10 hari kedepan, atau sampai tanggal 29 Mei 2020 dengan melonggarkan sejumlah peraturan yang sebelumnya berlaku, seperti merumuskan untuk memperbolehkan sejumlah sektor-sektor perdagangan untuk beroperasi kembali, sampai dengan aspek karakteristik daerah.

Meskipun nantinya sejumlah aspek di atas diperbolehkan, namun tetap ditekankan untuk menerapkan dengan baik protokol kesehatan. “Untuk hal teknisnya kami akan mengeluarkan juklak, juknis dan panduan/ pedoman pelaksanaan PSBB tersegmentasi ini,” ungkap Fitra.

Fitra juga memastikan bahwa pengajuan PSBB tersegmentasi ini sudah diajukan oleh Bupati Karawang ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. “Diharapkan masyarakat dapat mentaati penerapan PSBB tersegmentasi ini sehingga Karawang bisa keluar dari zona merah penularan Covid-19,” katanya.

Sementara, untuk perkembangan update data Covid-19 Karawang, orang yang terkonfirmasi positif dari uji swab test sebanyak 20 orang, telah dinyatakan sembuh 16 orang dan masih dalam perawatan 4 orang.

Dari hasil reaktif rapid tes berjumlah total 222 orang, sembuh 160 orang, masih dalam perawatan 40 orang dan meninggal dunia 18 orang. Sementara, pasien dalam pengawasan berjumlah 333 orang, selesai pengawasan atau sembuh 273 orang, proses pengawasan 36 orang dan meninggal dunia 24 orang.

Untuk orang tanpa gejala (OTG) berjumlah total 736 orang, selesai pemantauan 444 orang, proses pemantauan 292 orang. “Orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 4.648 orang. Selesai pemantauan 3.145 orang, proses pemantauan 1.500 orang dan meninggal dunia 3 orang,” pungkasnya.

Bagus di Konsep
Belakangan ini, jagat media sosial Tanah Air diramaikan dengan tagar #IndonesiaTerserah. Ternyata tagar itu telah mendunia karena menjadi perhatian media internasional. Selain kantor berita Reuters, South China Morning Post yang berbasis di Hong Kong juga ikut mengutip tagar ini dalam artikelnya. Reuters menjadikannya menjadi sebuah judul “#IndonesiaWhatever: Indonesia vent online over virus response”. 
Dalam paragraf awal, Reuters menggambarkan kritik yang diarahkan kepada pemerintah menyusul respons terhadap pandemi virus korona. Selain itu, berita itu mengabarkan soal masih banyaknya warga yang seperti tak peduli dengan virus.
Semua itu lalu digambarkan dalam satu gerakan tagar #IndonesiaWhatever atau #IndonesiaTerserah. Tagar itu berawal dari komentar seorang dokter yang juga influencer, Tirta Mandiri Hudhi.
Dokter Tirta geram dengan pelonggaran penerbangan yang sempat membuat terjadinya penumpukan di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu. Penumpukan tersebut jelas melanggar aturan jaga jarak yang selama ini digembor-gemborkan pemerintah. Di akun Instagram-nya, dokter itu mengunggah gambar dirinya dengan mengenakan pakaian pelindung sambil memegang kertas bertuliskan: “Indonesia?Terserah!!! , Suka-Suka Kalian Saja”. 
Hingga Selasa (19/5/2020), setidaknya sudah ada 400 ribu tanda suka terhadap gambar tersebut. Sementara itu, South China Morning Post menulis tagar itu dalam taiching sebuah artikel. “Doctors use #WhateverIndonesia hashtag as relaxed travel measures bring crowds to airport, while experts fear spike in cases after Eid,” tulis SCMP.
Dalam artikelnya, SCMP mengutip sejumlah narasumber. Salah satunya peneliti dari CSIS, Muhammad Habib Abiyan Dzakwan. Habib menyinggung soal pemerintah yang kerap membuat aturan, tetapi lemah dari sisi pengawasan, koordinasi, maupun implementasi.
“Saya yakin bahwa pembatasan sosial skala besar ini hanya bagus di naskah aturan. Tapi, di lapangan, saya tidak punya keyakinan soal itu,” ujarnya.  (red) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here