KBEonline.id – Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang Christo Toar menggaris bawahi betapa pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis HAM.
“Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusi, Lapas Kelas IIA Karawang saat ini sedang mengejar Pelayanan Publik Berbasis HAM demi mengimplementasikan Permenkumham tersebut,” ujar Christo saat menyampaikan progres percepatan pelayanan publik berbasis HAM pada Lapas Kelas IIA Karawang, Minggu (1/09/2024).
Christo menjelaskan bahwa Lapas Kelas IIA Karawang merupakan Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik, baik kepada masyarakat umum ataupun warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Baca Juga:Nmax "Turbo" Resmi Diluncurkan: Lima Varian Baru Berikan Sensasi Berkendara MaksimalKetua Dewan Pendiri XTC Ivan Rivky Angkat Bicara Terkait Polemik Eks Ketum XTC
Selain itu pun, Christo menegaskan bahwa Pelayanan Publik Berbasis HAM merupakan salah satu tanggung jawab Lapas Kelas IIA Karawang dalam menyamaratakan Pelayanan kepada masyarakat tanpa memandang kondisi fisik, usia, genre, ras, ataupun keyakinan.
Dirinya pun menekankan bahwa, Lapas Kelas IIA Karawang akan terus melakukan pengembangan Pelayanan Publik Berbasis HAM secara berkelanjutan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
“Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bahwa Lapas Kelas IIA Karawang berkomitmen untuk menyelenggarakan dan mengembangkan Pelayanan Publik Berbasis HAM sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan masyarakat. Sehingga, seluruh masyarakat baik masyarakat umum ataupun wbp dapat merasakan pelayanan kami secara merata,” tegas Christo
Diakhir kesempatan tersebut, Christo menyampaikan tidak akan lengkap proses membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) jika tidak diiringi dengan memberikan Pelayanan Publik Berbasis HAM.
“Lapas Kelas IIA Karawang saat ini sedang dalam kontestasi Zona Integritas menuju WBK pada tahun 2024, tentu dengan adanya hal tersebut rasanya kurang lengkap apabila tidak diiringi dengan adanya Pelayanan Publik Berbasis HAM pada seluruh fasilitas pelayanan publik yang ada pada Lapas Kelas IIA Karawang. Sehingga besar harapan saya Zona Integritas menuju WBK ditahun 2024 ini dapat terwujud bersama-sama dengan terwujudnya Pelayana Publik Berbasis HAM,” pungkas Christo.