KBEonline.id – Sebanyak 90an anak terancam putus sekolah. Sebab sudah dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) atau masuk tahun ajaran tabun 2024-2025. Namun sejumlah anak tersebut belum mendapatkan sekolah.
“Jujur ya. Saya sebelumnya memang bekerja. Tapi berjalannya waktu kena Pemutusan Hak Kerja (PHK). Jadi saat ini hanya berdagang kecil kecilan. Oleh sebab itu masalah ekonomi saya memilih untuk masuk SMP Negeri,” kata Salah satu orang tua murid Suroso.
Pria yang berdomisili di perumahan Bumi Cikarang Mutiara (BCM) Cikarang Selatan ini menyampaikan, saat masa penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi. Hanya anaknya masuk urutan 1.700an di SMP Negeri 3.
Baca Juga:M2 Jadi Bapilu Kemenangan Tri di Kota Bekasi, Ono Yakin Kongsi Tak Pecah DuaWaduh, Pantarlih Jatiluhur Temukan Polisi Jadi Pemilih Pilkada Purwakarta
“Saya mencoba masuk di SMP Negeri 1 dan 3. Tapi tidak diterima. Karena keterbatasan kemampuan biaya. Saya berharap bisa diterima di sekolah negeri anak saya,”ucapnya.
Hal yang sama juga disampaikan, Orang tua Lutfhi (38). Anaknya tidak dapat masuk sekolah swasta karena terkendala ekonomi. Sebagai pegawai swasta biasa. Dirinya mengaku harus memikirkan biaya tiga anaknya untuk sekolah.
Kata dia, tiga anaknya saat ini memasuki SMK kelas 1 di sekolah negeri, yang kedua ini masuk SMP, dan yang ketiga masih duduk dibangku sekolah dasar.
“Sebagai pegawai swasta biasa. Saya sudah mencoba memasukan sekolah swasta. Namun biaya smp swasta untuk pendaftarannya sekitar Rp. 8,5 juta dan iuran setiap bulannya Rp. 450 ribu. Jadi saya kurang mampu untuk membiayai semahal ini. Oleh sebab itu saya bersama orang tua lainnya sedang menunggu harapan untuk bisa masuk sekolah SMP negeri yang memang dibebaskan biaya,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan, Abeng menyampaikan hingga saat ini di wilayahnya sesuai pendataan pihaknya. Ada sekitar 80 orang yang belum bersekolah karena tidak diterima di sekolah negeri.
Oleh sebab itu, kata dia karena banyak orang tua murid yang datang ke pemerintah desa. Pihaknya berupaya bisa masuk sekolah negeri dengan berkomunikasi dengan dinas pendidikan. Hanya saja menurut informasi yang didapatnya anak anak kemungkinan bisa masuk diawal bulan September.