KARAWANG- Upaya anggota DPRD Karawang Fraksi PKS, Atta Subagja, untuk merelokasi anggaran program Karawang Cerdas (Kacer) menemui jalan buntu.
Usulnya untuk merelokasi anggaran Kacer. Dari SMA/SMK Negeri, menjadi prioritas SMA/SMK Swasta disambut pesismis oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang.
“Pemkab berdalih, upaya ini harus ada dukungan regulasi dan kajian yang memadai. Agar kelak tak menimbulkan masalah,” ungkap Atta, kepada KBE, kemarin, (19/11).
Atta mengaku sepakat, relokasi anggaran Kacer yang hampir Rp. 21 miliar itu harus sesuai regulasi. Agar tak menjadi temuan BPK atau sandungan hukum lainnya suatu saat nanti.
Namun kata dia, Disdikpora Karawang tak bisa hanya berpangku tangan saja. Atau bahkan bersikap optimis. Seolah-olah usulanya tersebut tak bisa dilaksanakan.
“Ini seperti mengandaskan harapan pengelola sekolah swasta, yang sudah berulang kali mendatangi komisi lV untuk menyampaikan aspirasinya ini,” ujarnya.
Atta menjelaskan, per Juli 2020 mendatang. Seluruh siswa SMA/SMK Negeri di Jawa Barat sudah di bebaskan dari biaya SPP. Sementara, banyak siswa dari keluarga pra-sejahtera di sekolah swasta menjerit. Memohon keadilan, agar bisa melanjutkan sekolah sampai lulus dan dapat ijazah.
Kalau saja, sambungnya, pemerintah daerah mau serius meningkatkan angka pendidikan sampai tingkat SMA. Seharusnya pemerintah bergegas melakukan kajian dan mempersiapakan regulasi yang diperlukan, sebelum waktu pembahasan APBD 2020 selesai dan disahkan.
Atta menyarankan, Pemkab Karawang untuk segera berkonsultasi ke biro hukum Propinsi Jawa Barat atau pihak lainnya. Mengingat masih ada wakutu dua minggu hingga satu sebulan lagi, setelah wacana ini disampaikan.
“Sebagai komparasi, coba tengok Kabupaten Banjar dan Pangandaran yang sudah mengalokasikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi untuk biaya SPP SMA/SMK di daerahnya dari APBD mereka,” jelasnya
“Mereka saja bisa, selama ini berjalan dengan lancar, mulus rahayu, berekah dan selamat,” sindirnya. (wyd)
