KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat, jumlah BLUD Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia hingga Maret 2022 mencapai 112 sekolah. Dari data tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak yang menerapkan tata kelola BLUD dengan jumlah 35 SMK.

112 SMK tersebut berasal dari Provinsi Jawa Timur sebanyak 20 SMK, DKI Jakarta sebanyak 10 sekolah, Jogja 3 sekolah, Sulawesi Selatan sebanyak 19 sekolah, Sumatera Barat sebanyak 25 sekolah, dan Jawa Barat sebanyak 35 sekolah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Jawa Barat mengumumkan peresmian BLUD 35 SMK tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat kepada 35 kepala sekolah di SMKN 1 Karawang, Rabu (23/3/2022).

Penentuan 35 SMK di Jabar menerapkan BLUD bukan asal terbentuk dan seremonial belaka. Melainkan sudah melalui proses tahapan yang panjang. Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Bahkan, Ridwan Kamil sebagai kepala daerah sangat berperan penting baik dari sejak proses penilaian setiap SMK hingga pembuatan peraturan gubernur. Ridwan Kamil dibantu sekretaris daerah Jabar, kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Jabar, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), serta inspektur Inspektorat Daerah (Irda) Jabar menilai kelayakan 35 SMK calon BLUD.

Proses penilaian terhadap satu SMK saja, bisa memakan waktu paling lama 3 bulan. Ketelitian tim penilai ini menjadi bukti kesungguhan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan SMK di Jabar yang berdaya saing, berkualitas dan unggul.

“Tugas dan fungsi SMK untuk menciptakan generasi bangsa masa depan yang kompeten, unggul dan berdaya saing tinggi serta produktif. Sehingga lulusan SMK lebih siap kerja dan akan menyelesaikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) SMK yang selama ini sebagai penyumbang tertinggi,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Dedi Supandi.

Dengan menjadi BLUD, hasil produksi/jasa yang didapat SMK tidak harus disetor ke kas daerah dan dapat langsung dikelola pihak sekolah.
“Dengan adanya BLUD, pendapatan dapat langsung dikelola pihak sekolah,” kata Dedi.

Dedi menegaskan, hal ini membuat pelayanan di SMKN menjadi efektif dan efisien. Sebab, pihak sekolah diberi kebebasan untuk berinovasi tanpa terikat aturan dan birokrasi yang berbelit-belit. BLUD ini khusus SMK negeri karena SMK swasta sudah mempunyai badan hukum yayasan,” jelasnya.

Penerapan BLUD di SMK negeri adalah adanya teaching factory yang sudah diterapkan. Teaching factory yang juga disebut dengan TEFA, merupakan metode pembelajaran praktik dengan alat praktik yang sama dengan industri. Hal ini memungkinkan SMK dan siswa memproduksi barang dan jasa yang sama dengan industri.

Pada akhir tahun 2021 lalu, Kemendikbud memberikan penghargaan kepada 60 SMK di Indonesia dengan predikat teaching factory terbaik. Dari 60 SMK tersebut, sebanyak 9 SMK terdapat di Jawa Barat.

Data tersebut menandakan jika teaching factory yang dimiliki SMK di Jawa Barat sudah banyak yang berstandar layaknya industri. Sebab, salah satu syarat SMK menjadi BLUD adalah fasilitas teaching factory-nya harus berstandar pabrik. Artinya, hasil produksi BLUD SMK kualitasnya sama dengan produksi dari industri. Sehingga, layanan produksi yang dihasilkan SMK tersebut layak jual kepada masyarakat.

Walaupun berpeluang mendapatkan profit, kata Dedi, namun SMK yang menerapkan BLUD tidak boleh menjadi profit oriented (berorientasi untung). Orientasi utama dalam menerapkan BLUD tetap pada peningkatan kapasitas siswa dan lulusan SMK. “BLUD hanya sarana agar TEFA menjadi maksimal fungsinya,” tegasnya.
Dedi menekankan, melalui teaching factory siswa akan dilatih untuk dapat melakukan proses produksi selayaknya industri. Produk yang dihasilkan tidak lagi menjadi produk hasil praktik saja, tetapi juga menjadi produk yang dapat dipasarkan secara umum karena memenuhi standar industri.

“BLUD ini sangat cocok bagi SMK yang telah mampu mengembangkan teaching factory. SMK yang sudah direvitalisasi menjadi BLUD dan mampu menghasilkan, dapat digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan SMK itu,” jelas Dedi.

Hasil produksi para siswa di 35 SMK BLUD di Jabar, dipajang dalam pameran di SMKN 1 Karawang. Atalia Praratya Ridwan Kamil berkesempatan meninjau karya-karya tersebut. Ia terkesan dengan inovasi anak didik di Jabar.

“Tadi itu ada salah satu sekolah yang memproduksi helm solar cell yang memiliki fitur bluetooth untuk menghubungkan antara pengendara motor. Selama ini, saya menggunakan helm dengan teknologi yang berbeda tapi mahal harganya. Yang ini murah tapi berkualitas karena tidak direpotkan dengan ngecas,” ujarnya.

Atalia Ridwan Kamil juga kagum dengan program Sekolah Pencetak Wirausaha (SPW) yang mampu melahirkan starup baru potensial seperti Azka dari SMKN 9 Bandung.

“Dia berhasil mencapai omzet Rp 1 miliar dari jualan sari lemon. Ini sangat luar biasa,” pujinya.

Direktur BUMD, BLUD, BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Budi Santosa mengapresiasi terobosan Pemprov Jabar yang dipimpin Gubernur Ridwan Kamil yang teleh menetapkan 35 BLUD SMK. Ia mengagumi konsep BLUD SMK karena sekolah berhak untuk mengelola keuangannya sendiri.

Budi Santosa mengatakan, Provinsi Jawa Barat menjadi percontohan bagi provinsi lainnya dalam hal kesigapan dan banyaknya SMK yang sudah jadi BLUD. “Provinsi Jawa Barat dapat menjadi contoh bagi provinsi yang lain,” kata Budi di lokasi launching.

Budi mengatakan, dengan menjadi SMK menjadi BLUD, sekolah diberikan keleluasaan untuk mengembangkan potensi untuk kemajuan sekoal sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing. Hal ini juga, kata dia, merupakan perwujudan desentralisasi penuh sebuah pengelolaan lembaga pendidikan.

“Saya mengparesiasi sekaligus mengingatkan kepada para pemimpin BLUD SMK untuk hati-hati dalam pengelolaan keuangan sekolah untuk terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Vokasi Pendidikan Kemendikbud Wikan Sakarinto mengapresiasi Pemprov Jabar yang telah antusias dalam penerapan BLUD SMK.

Wikan mengatakan, setiap provinsi di Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk menjadikan SMK menjadi BLUD. Ia mencatat, sampai Maret 2022 saja, SMK yang sudah menjadi BLUD jumlahnya 112 sekolah. Ia memprediksi, hingga akhir tahun 2022, jumlahnya bisa mencapai 300 hingga 400 sekolah.

“Ini terlihat dari willingness (kesediaan) dan eagerness (keinginan) dari setiap provinsi. Seperti Jatim, Sumsel dan Sulsel. Dan Jabar yang paling banyak mengajukan banyak SMK menjadi BLUD,” katanya.

Hal ini dikarenakan adanya kombinasi antara SMK yang mempunyai sistem untuk di-upgrade menjadi BLUD. Di sisi lain pemerintah setempat juga mengembangkan ekosistem yang mudah dan kondusif. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here