KARAWANG-Pemerintahan Cellica-Jimmy sudak akan menginjak waktu empat tahun. Tak sedikit orang yang menyoroti belum ada pembangunan monumental yang perlu mendapat apresiasi berlebih.
Kendati selama beberapa tahun terakhir Pemkab Karawang mendapat rapor wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, namun banyak pengamat mengingatkan itu sekadar tolok ukur administrasi keuangan bukan timbangan sukses atau tidaknya pembangunan.
Pengamat Pemerintahan Karawang, Muslim Hafidz menuturkan, Pemerintah Kabupaten Karawang dibawah kepemimpinan Cellica-Jimmy menghabiskan anggaran (sampai tahun 2019) sekitar Rp21.609.379.000.000. Sedangkan khusus Cellica sebagai plt bupati tahun 2015 kuasa anggaran sekitar Rp 4.028.221.000.000.
Angka itu, kata Ochim setara dengan APBD pada sejumlah provinisi bukan lagi kabupaten. Seperti Provinsi Jambi, Sulbar juga Gorontalo. “Pertanyaanya, apa sih masterpiece pembangunan periode ini? Pertanyaan ini harus dalami sedalam-dalamnya dengan teropong yang komprehensif,” kata Muslim.
Sebagai contoh, Muslim membandingkan, selama pemerintahan Cellica-Jimmy, anggaran Bansos di atas Rp100 miliar. Belanja Langsung di bawah kepemimpinan Cellica-Jimmy menghabiskan anggaran diatas Rp10 triliun. Namun sampai saat ini ia masih mempertanyakan dari seluruh anggaran belanja langsung (program pembangunan) itu apa yang menjadi unggulan dan dapat dibanggakan oleh warga.
“Sayangnya, bupati atau wakil bupati tak menjelaskan secara terbuka persoalan yang tak berujung,” pungkasnya.
Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali memelototi pengelolaan anggaran Kabupaten Karawang di era kepemimpinan Cellica-Jimmy. Menurutnya hal itu bisa menjadi jawaban, apakah APBD Karawang pro rakyat atau tidak.
“Mulutmu boleh berjanji setinggi langit, tapi tidak terukur jika diwujudkan lewat APBD. Janji pemerintah diwujudkan lewat RPJMD, jika janji tak masuk dalam RPJMD anggap aja rakyat dikasih ansor (Angin Sorga),” tukasnya. (kbe)
