Ihsanudin M.Si, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat
BANDUNG- Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar, Ihsanudin M.Si, mengapresiasi sekaligus memberi catatan atas upaya Pemprov Jabar yang menjadi salah satu daerah penggerak pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid -19.
Ihsanudin mengingatkan Pemprov agar pemulihan ekonomi di daerah ini tidak menimbulkan atau bahkan ketimpangan baru di bidang pembangunan.
Anggota dewan dari Dapil Karawang- Purwakarta ini menekankan Pemprov melakukan akselerasi pemulihan ekonomi bersama dinas-dinas terkait dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat secara merata dan berkeadilan. “Jangan ada ketimpangan pembangunan baru seperti yang selama ini masih terjadi,” ungkapnya.
Agar pemulihan ekonomi berjalan adil dan tidak ada ketimpangan Ihsanudin menyarankan Pemprov Jabar melakukan refocusing tugas prioritas antara lain pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kerakyatan lainnya, dan pengentasan kemiskinan.
Jawa Barat, tambahnya, dapat memacu kebangkitan ekonomi dengan mendorong sektor pertanian, peternakan dan perikanan, pemulihan UMKM dan sektor pariwisata.
“Tiga sektor ini memiliki dampak ekonomi dan dampak sosial besar, mendongkrak pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat,” kata Ihsanudin.
Ia juga menjelaskan, dampak pandemi terhadap ekonomi masyarakat begitu terasa di semua sektor. Antara lain terhadap eksistensi para pelaku UMKM. Karenanya Ihsanudin meminta pemerintah lebih care pada penyelematan nasib UMKM yang terdampak resesi ekonomi saat ini.
Dijelaskan, hasil Survei UNDP tergambar bahwa UMKM mengalami kesulitan keuangan akibat terdampak pandemi Covid-19.
“Ada tiga dampak utama yang dirasakan pelaku UMKM, yakni kesulitan untuk membayar utang, membayar biaya tetap seperti sewa tempat, dan yang terakhir kesulitan pembayaran gaji karyawan,” ungkapnya.
Kebanyakan pelaku UMKM, tambahnya, merasakan dampak yang negatif dari sisi omzet penjualan, laba, aset, dan juga penurunan jumlah karyawan. Penurunan jumlah karyawan ini terjadi untuk semua tipe jenis usaha kecuali kelompok mikro, sebab usaha mikro jumlah karyawannya tidak terlalu banyak.
“Selanjutnya, UMKM juga kesulitan untuk mendapatkan bahan baku produksi. Dan merasakan adanya kenaikan dan harga harga bahan baku sehingga sulit mereka berproduksi. Lalu, sebagian besar permintaan produk UMKM juga sangat menurun akibat pandemi Covid-19,” jelasnya.