CIKARANG PUSAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima aspirasi massa demonstran asal Kabupaten Bekasi di Gedung KPK, Kuningan Jakarta, Kamis (27/5/2021) yang meminta lembaga antirasuah itu segera menindaklanjuti dugaan korupsi pembangunan proyek toilet ‘sultan’ yang dibangun per-unit kurang lebih memakan uang negara Rp198 Juta. “Aspirasi dari teman-teman hari ini kami terima dan kami tindak lanjuti, jika ada tambahan barang bukti untuk mendukung persoalan ini harap berikan ke kami. Persoalan ini akan kami kabarkan bila ada perkembangan lebih lanjut,” kata Biro Humas KPK, Devi saat menemui perwakilan massa. Sementara itu Koordinator LAMI, Suganda, mengapresiasi langkah KPK yang telah menerima aspirasi masyarakat Bekasi menindaklanjuti persoalan toilet ‘Sultan’ di Kabupaten Bekasi yang disinyalir adanya dugaan korupsi. Nilai total proyek itu diketahuin mencapai Rp 98 M bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi tahun 2020. “Kami mengucapkan terimakasih kepada KPK, yang telah menerima kami memberikan aspirasi. Kami akan terus mengawal serta akan kembali lagi dengan aksi yang lebih besar ataupun bermalamam di Gedung KPK, apabila persoalan dugaan KKN toilet sultan di Kabupaten Bekasi jalan ditempat,” tuturnya.
“Kami juga terus mendukung langkah KPK untuk mengusut tuntas persoalan ini dan tidak ada yang tebak pilih dalam proses pemeriksaan kasus tersebut,” tandasnya.
Perlu diketahui, Dinas PUPR Kabupaten Bekasi yang kini menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah membangun 488 toilet, yang di bangun di setiap sekolah pada 2020 dengan anggaran kurang lebih Rp98 Miliar. Sedangkan berselang beberapa jam kemudian, Lagi, GMNI Demo Anggaran Toilet di KPK, Desak Periksa Bupati Bekasi. Anggaran Toilet yang mencapai miliaran rupiah, membuat DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bekasi, menggelar kembali di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis (27/5/2021), untuk memenuhi janjinya mengawal adanya dugaan KKN, proses kegiatan “Proyek Sultan” tersebut. Ketua DPC GMNI Kabupaten Bekasi, Yogi Trinanda mengatakan, aksi pihaknya untuk mengawal KPK menyelidiki persoalan pembangunan toilet SD dan SMP yang tersebar, di sebanyak 488 titik yang menelan anggaran sekitar Rp198 juta per-unit. “Kami datang lagi ke gedung KPK, untuk mengawal KPK melakukan penyidikan terkait anggaran Toilet yang cukup Fantastik harganya, karena kami menduga terkait persoalan toilet mengandung unsur KKN,” kata Yogi kepada wartawan.