“Curug Kosambi, Tanjungpura-Rengasdengklok, dan jalur yang ke arah Jatiluhur (Purwakarta) itu semua kewenangannya provinsi,” bebernya.
Cellica mengaku, untuk urusan jalan rusak yang jadi kewenangan provinsi itu. Pihaknya telah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Bina Marga Pemprov Jabar. Agar segera melakukan evaluasi terhadap pemeliharaan dan peningkatan jalan-jalan provinsi, khususnya di Kabupaten Karawang.
“Termasuk jalan-jalan bukaan ke Karawang seperti Karawang Barat dan Karawang Timur,” beber Cellica yang disambut tepuk tangan peserta Musrenbang pada saat itu.
“Karawang Timur ini seperti tidak bertuan, Kementrian PUPR tidak mengaku, Jasa Marga tidak mengaku. Saya selagi ada surat yang diperbolehkan seperti di Karawang Barat kami siap,” tegas Cellica.
Namun, kata Cellica, pihaknya tidak mau jika niat baik Pemkab Karawang untuk membantu menyelesaikan proyek-proyek pembangunan Pemprov Jabar di Karawang. Berdampak pada permasalahan hukum dikemudian hari.
“Jangan sampai kebijakan yang baik, niat yang baik, malah berdampak pidana bagi kami,” ujarnya.
Terakhir, Cellica menyampaikan, bahwa tahun 2022 ini akan menjadi tahun pembangunan bagi Kabupaten Karawang. Pihaknya berharap, target capaian 100 persen pembangunan infrastruktur rampung di tahun 2024. Diimbangi juga dengan perbaikan jalan mau pun pembangunan infrastruktur yang jadi kewenangan Pemprov Jabar.
“Kepada Bappeda Jawa Barat khususnya, terkait program pembangunan yang sifat multi years atau bertahap tahun yang memang perlu kita lakukan bersama, sebaiknya dikomunikasikan dengan baik agar tidak ada masalah kemangkrakkan program dikemudian hari,” pungkasnya. (wyd/mhs)