Menurutnya, program pemulihan ekonomi melibatkan perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim, yang diwujudkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Persentase BLT Desa diatur antara 10 pesen hingga 25 persen dari anggaran Dana Desa.
“Kalau untuk dinas (DPMPD) kami hanya melakukan pengawasan dari aspek administrasi. Tapi yang pasti ada dialokasikan sesuai amanah pimpinan untuk mengalokasikan anggaran untuk bantuan masalah sosial melalui penanganan stunting,” jelasnya. Nantinya kata, Atong program tersebut akan mengerahkan sejumlah kader sebanyak 19.389 orang dari 2.899 posyandu yang aktif.
Terpisah, Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan, Linda Ekawati menuturkan, pihaknya telah mengalokasikan sebesar Rp25 juta untuk pemberian bantuan makanan dalam penanganan stunting.
Baca Juga:Kantor DPD Didatangi 5 Intel, PDIP Jabar Meradang, Langsung Surati KapoldaUMK Kabupaten Bekasi Direkomendasikan Rp.5.856.324 atau Naik 13, 99 Persen
Anggaran tersebut, kata Linda, tidak diperhatikan setiap hari. Melainkan hanya diberikan susu sebagai vitamin serta bantuan makanan biskuit dan telur.
“Jadi kami berikan sebulan sekali. Namun untuk pengawasannya memang agak sulit ya. Sebab hal ini juga ada kaitannya juga dengan masalah ekonomi,” ujarnya.
Namun demikian, program yang dilakukan oleh Lindah menghasilkan dampak positif. Dari total 24 orang yang berisiko stunting, angka tersebut berhasil menurun dari 12 menjadi 8 orang hingga saat ini.
“Untuk balita ini ada sekitar 250 orang kader posyandu di Desa Mekarsari. Kami juga berkoordinasi dalam penanganan kesehatan dengan puskesmas. Alhamdulillah hingga saat ini angka balita risiko stunting dari 24 orang menjadi 8 orang,” pungkasnya. (bbs/mhs)