KBEonline.id – Lembaga Survei Poltracking Indonesia menyatakan bahwa hasil survei terkait dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pilkada 2024 di Kabupaten Karawang, Jabar, yang mencatut nama Poltracking Indonesia merupakan kabar bohong atau hoaks, Minggu (27/10).
“Kami tidak pernah melakukan, bahkan merilis survei terkait pasangan calon pada Pilkada Karawang untuk periode survei 1-7 September 2024,” kata Direktur Komunikasi Poltracking Indonesia, Muhammad Aditya Pradana, saat dihubungi dari Karawang.
Hal itu disampaikan terkait beredarnya hasil survei atas nama lembaga survei Poltracking Indonesia terkait pasangan calon Pilkada 2024 di Karawang.
Baca Juga:Puncak Kirab Pilkada Karawang, KPU Gelar Ciparage Festival 2024Polisi Berhasil Ringkus Dua Tersangka Pembobol Kaca Mobil di Bekasi, Terancam Penjara 7 Tahun
Dalam hasil survei yang mencatut nama lembaga survei Poltracking Indonesia yang beredar di sejumlah kanal media sosial, terpampang kalau pasangan Acep Jamhuri-Gina Fadlia Swara unggul pada pilkada Karawang.
Dalam hasil survei yang disebutkan dilaksanakan pada 1-7 September 2024 itu, raihan pasangan Acep Jamhuri-Gina Swara mencapai 56,9 persen. Kemudian pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang Aep Syaepuloh-Maslani mencapai 34,3 persen. Sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab 10,8 persen.
Menurut Aditya, kabar tersebut merupakan hoaks, karena Poltracking tidak pernah melakukan survei terkait dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024 di Karawang.
Survei yang dilakukan Poltracking terkait Pilkada di Karawang hanya dilakukan pada Mei 2024. Itupun dalam surveinya belum ada simulasi pasangan calon.
Aditya menyayangkan pihak-pihak tertentu yang melakukan pencatutan lembaga Poltracking Indonesia di tengah hiruk-pikuk Pilkada Karawang. Selanjutnya, pihaknya akan mengambil langkah tegas terkait dengan pencatutan nama lembaganya.
“Belum terpilih saja sudah berbohong, bagaimana jika terpilih. Hoax ini, penggiringan opini publik. Kami merasa sangat dirugikan, dan kami akan ambil langkah tegas, terutama jika ada paslon yang terbukti memainkannya,” katanya.