KBEONLINE.ID– Bersamaan dengan diperkenalkannya pilihan pajak kendaraan, pemerintah akan menaikkan sejumlah instrumen pajak, memaksa Toyota untuk membuat keputusan yang sulit untuk memastikan kelangsungan hidup sektor otomotif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya adalah dengan menahan harga jual, yang berarti tidak naik.
Demikian ungkap Anton Jimmi Suwandy, Direktur Pemasaran PT Toyota-Astra Motor (TAM), di sela-sela acara test drive All New Toyota Hilux Rangga di Surabaya.
“Agak susah ya. Karena kalau bicara PPN (Pajak Pertambahan Nilai) kan jelas ya, 11 jadi 12, ya naik 1 % lah kira-kira begitu ya. Kita sekarang sedang bicara dengan pihak pabrikan (TMMIN). Dari Toyota sendiri, kita sedang berusaha untuk mempertahankan semaksimal mungkin supaya tidak ada kenaikan harga dari kami,” kata Anton.
Baca Juga:Rupiah Tertekan Sepanjang Pekan! Pergerakan Lawan Dolar AS Bikin CemasAsuransi Umum Murah dan Menarik! Ini Rekomendasi yang Wajib Dilirik
Anton melanjutkan dengan mengatakan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun yang berbeda bagi Toyota dibandingkan tahun sebelumnya, karena Toyota berusaha menentukan beban maksimum yang dapat ditopang.
Kenaikan pajak yang akan diberlakukan oleh pemerintah pada tahun 2025 akan menimbulkan rintangan yang signifikan bagi industri mobil, khususnya Toyota. Strategi ini berpotensi merusak daya beli konsumen, terutama di kategori menengah ke bawah, yang merupakan mayoritas pangsa pasar dari banyak produsen mobil.
“Hal ini tidak seperti beberapa tahun terakhir. Kami sering menaikkan harga di awal tahun karena kenaikan biaya adalah hasil dari kenaikan gaji UMP. Oleh karena itu, kami harus menaikkan harga, tetapi kami masih berbicara dengan produsen untuk tidak melakukannya,” kata Anton.
Langkah-langkah pemerintah untuk memberikan insentif dapat memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas pasar, tetapi implementasi dan waktu yang tepat sangatlah penting. Harapan Anton bahwa tahun 2025 akan membawa pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah yang menguntungkan juga diamini oleh banyak pihak, terutama industri otomotif, yang sangat rentan terhadap perubahan regulasi dan ekonomi.
“Masyarakat dan konsumen tidak merasa kenaikan 1% atau kenaikan tambahan itu terlalu memberatkan. Selain itu, kami berharap bahwa insentif dari pemerintah federal atau pemerintah kota akan diimplementasikan pada bulan Januari,” kata Anton.