KBEONLINE.ID– Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, pemerintah akan membuat cadangan pasokan beras sebanyak 2,5 juta ton melalui Perum Bulog. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan.
Pemerintah harus lebih transparan dalam merencanakan cadangan beras dan distribusi anggaran agar publik memahami tujuan dan manfaat kebijakan tersebut. Penyusunan anggaran yang tidak dipresentasikan kepada presiden dalam rapat yang singkat menunjukkan ketidakjelasan dalam perencanaan, yang dapat berpengaruh pada efisiensi penggunaan keuangan negara.
Melansir CNBC Indonesia, ia mengatakan di Graha Mandiri Jakarta pada hari Senin, (23/12), “Itu yang kita putuskan tadi, antara lain beras, kalau stok kita sekarang 2 juta, kita rencanakan untuk dibawa ke ratas dengan presiden paling tidak 2,5 juta cadangan beras kita.”
Baca Juga:Besok Dibuka! Stasiun Whoosh Karawang Siap Tingkatkan Revolusi Transportasi Cepat di IndonesiaKecewa! Pemerintah Tidak Menambah Cuti Bersama untuk Libur Natal 2024: Publik Pertanyakan Kebijakan Ini
Menurut Zulhas, jika 2,5 juta ton cadangan beras tersebut sudah terpenuhi, maka hal itu menandakan bahwa petani memiliki daya serap yang tinggi, sehingga menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat.
“Kalau sudah 2,5 juta berarti serapan dari petani kuat, maka masyarakat percaya karena stok Bulog besar,” katanya.
Lebih jauh lagi, jika cadangan beras yang ditargetkan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak tercapai, kredibilitas pemerintah dapat terganggu. Kurang optimalnya penggunaan produksi beras oleh Bulog menyiratkan bahwa program ini tidak sepenuhnya mampu memenuhi permintaan petani, yang sangat penting untuk ketahanan pangan.
Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), juga menyatakan bahwa Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk program swasembada pangan, yang menyerukan peningkatan produksi beras.
“Pak Prabowo terus menstimulasi produksi, namun jika tidak ada yang menanggung risikonya, petani akan berhenti menanam. Jadi, mungkin harus ada penyerapan produksi. Sekarang, berapa persen yang diserap oleh bulog? Itu kan dulu CPP, cadangan pangan pemerintah,” ujar Arief.
Arief menyatakan bahwa anggaran untuk penyerapan Bulog akan ditentukan secara pro rata. Pemerintah seharusnya lebih berfokus pada penguatan kapasitas penyerapan petani daripada jumlah cadangan yang mereka miliki, karena masalah utamanya adalah pada metode penyerapan itu sendiri.