BEKASI, KBEonline.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi tengah menyusun strategi efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
Pembahasan ini dilakukan melalui serangkaian rapat yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta kepala bagian terkait di lingkungan Pemkab Bekasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan dengan cermat agar tidak mengganggu program prioritas daerah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta penciptaan lapangan kerja.
Baca Juga:Curah Hujan Tinggi, Tanggul Jebol dan Drainase Buruk, Setu, Serang Baru, dan Cibarusah BanjirNonton Sakamoto Days Episode 9 sub Indo, Berikut Link Streaming Legalnya
“Kami sudah beberapa kali mengadakan rapat, baik dengan TAPD maupun OPD terkait. Semua masih dalam tahap penyesuaian agar efisiensi ini tetap mendukung program-program yang telah dicanangkan,” ujar Dedy Supriyadi kepada Cikarang Ekspres.
Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar pemangkasan belanja, tetapi harus mempertimbangkan output, outcome, dan target capaian setiap OPD.
Dedy juga memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan menghambat visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dan dr. Asep Surya Atmaja, yang mengusung tagline Bangkit, Maju, Sejahtera.
“Jangan sampai program unggulan dan target pelayanan publik terganggu akibat efisiensi ini. Kami akan memastikan kebijakan ini tetap selaras dengan visi-misi kepala daerah terpilih,” tambahnya.
Hingga saat ini, angka pasti terkait target efisiensi dalam APBD 2025 masih dalam pembahasan. Keputusan final akan menunggu arahan dari Bupati dan Wakil Bupati Bekasi setelah mereka menyelesaikan agenda pemerintahan yang sedang dijalankan.
Setelah finalisasi, hasil efisiensi anggaran ini akan segera dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat. Pemkab Bekasi berharap langkah ini dapat memaksimalkan pemanfaatan anggaran demi kesejahteraan masyarakat, tanpa menghambat program-program strategis daerah. (Iky)