KARAWANG, KBEonline.id – Pemerintah Kabupaten Karawang tengah mempersiapkan lahan untuk mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Program tersebut ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama dan pembiayaan penuh dari negara.
Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Karawang, Ridwan Salam, melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Dadan Nurdiansyah.
Baca Juga:Terlambatnya Perbaikan Jembatan Bailey Cisangor, Wisata Selatan Alami Penurunan Pengunjung hingga 80%Upaya Mencegah Banjir, Pemdes Sukadami Cikarang Selatan dan DLH Gelar Jumsih
Ia menjelaskan bahwa Karawang masuk dalam gelombang ketiga usulan program Sekolah Rakyat, setelah gelombang pertama dan kedua ditetapkan oleh Kemensos RI dengan memprioritaskan lokasi-lokasi yang memiliki lahan milik pemerintah, seperti balai atau UPTD di daerah.
“Karawang memang belum masuk gelombang satu dan dua. Namun kita sudah mengusulkan lahan yang cukup luas, sekitar 5,4 hektare di kawasan Tegalwaru, dan lahan itu sudah disiapkan oleh Pak Bupati Aep. Beberapa kali juga sudah dirilis ke media,” kata Dadan, Jumat (11/4/2025).
Menurut Dadan, saat ini proses peninjauan lapangan sedang dilakukan oleh tim gabungan dari BPKAD, Dinas Sosial, Kominfo, dan DPUPR. Tim ini juga sedang menyusun gambar desain awal sebagai persiapan pembangunan yang akan menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.
“Baru Kamis kemarin tim dari PUPR, BPKAD, dan Kominfo turun ke lapangan,” ujarnya.
Dadan menjelaskan, program Sekolah Rakyat ini ditargetkan untuk menampung seribu peserta didik dari jenjang SD, SMP, dan SMA.
Para siswa diprioritaskan berasal dari keluarga miskin kategori desil 1 dan 2, yaitu kelompok masyarakat termiskin menurut data sosial ekonomi nasional.
“Namun tetap ada proses seleksi karena program ini memang ditujukan bagi anak-anak yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Baca Juga:Heboh Isu Tiga Perangkat Desa di Karangligar Diberhentikan, Kades Beri Penjelasan, Begini Katanya..Drama Pengejaran 7 Hari! Begal Polisi Akhirnya Ditangkap di Dua Lokasi Ini
Dalam konsepnya, Sekolah Rakyat menerapkan sistem pendidikan berasrama. Semua kebutuhan peserta didik ditanggung oleh negara, mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, hingga perangkat penunjang seperti tablet atau laptop.
“Sumber dananya murni dari APBN yang dialokasikan Kemensos. Kita di daerah hanya diminta menyiapkan lahan dan data anak miskin yang memenuhi syarat usia sekolah, 7 hingga 18 tahun,” jelas Dadan.
Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil ground check data sosial ekonomi dari BPS untuk memastikan jumlah anak yang masuk kategori desil 1 dan 2 serta usia sekolah. Jika jumlahnya melebihi kuota 1.000 anak, maka akan dilakukan seleksi tambahan.