BEKASI, KBEonline.id — Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Meutya Hafid, menyatakan akan berkoordinasi langsung dengan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, untuk membahas fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap wartawan di sejumlah media massa.
Meutya mengakui kondisi industri media saat ini sedang tidak sehat. Karena itu, pemerintah perlu hadir untuk memastikan keberlangsungan hidup media, baik dari segi kualitas jurnalistik maupun keberlanjutan bisnisnya.
“Kita tahu beberapa waktu lalu ada kabar menyedihkan bagi kita yang pernah menjadi jurnalis, dan saya rasa bagi semua pihak. Ekosistem media saat ini memang belum sesehat yang kita harapkan. Penyehatan industri media sedang kami pikirkan secara serius,” kata Meutya saat menghadiri peluncuran Program Rumah untuk Karyawan Industri Media di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa (06/05).
Baca Juga:Pemerintah Siapkan 3.000 Rumah Untuk Wartawan, Ara: Wartawan Berhak Dapat Hunian LayakSiswa SMK Bina Karya 1 Mendukung Program Pembinaan di Barak Militer
Ia menambahkan, koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan untuk mencari solusi konkret terhadap menurunnya kondisi perusahaan media yang menyebabkan PHK besar-besaran.
“Insya Allah dalam waktu dekat kami akan bertemu. Koordinasi melalui telepon sudah kami lakukan, dan mudah-mudahan segera ada solusi untuk membantu menyehatkan industri media,” ujarnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah media besar mengalami penurunan bisnis yang signifikan, memaksa mereka melakukan perumahan karyawan, termasuk wartawan.
Fenomena ini kembali mencuat beberapa pekan terakhir dan menjadi perhatian publik, terutama setelah salah satu pembawa berita televisi menahan tangis saat mengucapkan pamit di layar kaca.
Pada kesempatan yang sama, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meluncurkan program perumahan bersubsidi bagi karyawan industri media. Meutya mengapresiasi program ini sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar wartawan, terutama tempat tinggal.
Menurut data Komdigi, terdapat sekitar 100.000 wartawan di Indonesia, dan sekitar 70 persen di antaranya belum memiliki rumah layak.
“Kadang karena terlalu fokus menulis, wartawan lupa akan kebutuhan dasar bagi dirinya dan keluarganya, salah satunya rumah. Maka program ini adalah langkah awal yang baik, bahkan jumlah rumah yang disediakan meningkat dari 1.000 menjadi 2.000 unit,” ungkap Meutya.
Baca Juga:Januari-Maret, Karawang Dilanda 53 Bencana, Ini Rinciannya..Bukan SMK, Kasus Tawuran Pelajar di Karawang Justru Didominasi Anak SMP
Ia menegaskan, program perumahan ini bukanlah bentuk upaya pemerintah untuk menjinakkan media.