BOJONGMANGU, KBEonline.id – Desa Bojongmangu, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, dijadikan desa percontohan dalam pencanangan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di Kabupaten Bekasi, tahun 2025.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong mengatakan, pemerintah daerah mendukung program desa cantik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan data, sehingga perencanaan pembangunan desa lebih tepat sasaran.
“Kami sangat mendukung program Desa Cantik dari BPS Kabupaten Bekasi. Semoga kegiatan ini bisa menjadi awal yang baik dalam membentuk desa-desa yang lebih mandiri secara data,” kata Rahmat, Selasa (13/5/25).
Baca Juga:GEMPAR!! Muda-mudi Terekam 'Bermesraan' di Area Publik Lapang KarangpawitanProyek Pembangunan Bersumber dari APBD di Desa Sukadami Mencapai 90 Persen
Ia menjelaskan, Progam Desa Cantik ini hampir sama dengan Desa Presisi. Desa statistik lebih bersifat umum dan fokus pada peningkatan kemampuan dalam pengelolaan data, sedangkan desa presisi lebih bersifat spesifik dan fokus pada pembangunan data yang akurat dan terpadu untuk menunjang perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
” Desa cantik ini terkait dengan potensi desa maupun kependudukan, hampir sama dengan desa presisi. Jadi Saya berharap besar semua desa di kabupaten bekasi bisa melaksanakan program desa cantik,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bekasi, Krido Saptono, menjelaskan bahwa Desa Cantik merupakan program unggulan (Quick Win) dari BPS, yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
” Desa Bojongmangu menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Bekasi yang menjadi target pembinaan program Desa Cantik untuk tahun 2025. Namun demikian, berdasarkan arahan dari DPMD, desa-desa lain di Kabupaten Bekasi juga direncanakan akan mengikuti program serupa pada tahun-tahun berikutnya,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, BPS hadir sebagai pembina data untuk menghasilkan data berkualitas. Melalui program ini, BPS memberikan pembinaan kepada aparat desa maupun masyarakat agar mereka paham bagaimana mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data secara standar, sehingga bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan yang tepat.
“Kami menggunakan pendekatan GSBPM (Generic Statistical Business Process Model), yang terdiri dari delapan tahap pengelolaan data, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Harapannya, data yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan sesuai SOP,” tandasnya. (mil)