BEKASI, KBEonline.id – Seorang warga asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, melaporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Pelaporan itu terkait rencana kebijakan pemerintah provinsi yang akan mengikutsertakan pelajar bermasalah dalam program pendidikan semi militer atau wajib militer (wamil).
Adhel Setiawan, pelapor yang juga merupakan orang tua murid, menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran HAM.
Baca Juga:Pemdes Burangkeng Tetapkan Perdes Kebersihan Lingkungan, yang Melanggar Siap-siap Kena SanksiHeru Saleh Pimpin DPW FK-PKBM Provinsi Jawa Barat
Ia menyatakan, anak-anak yang disebut bermasalah justru membutuhkan pendekatan pendidikan yang manusiawi, bukan pendekatan militeristik.
“Sebagai bentuk protes atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menempatkan anak-anak bermasalah di barak militer,” ujar Adhel saat ditemui di kediamannya, Jalan Abdul Malik, Kelurahan Bahagia, Babelan, Selasa (13/05).
Menurutnya, kebijakan itu menyalahi prinsip-prinsip dasar pendidikan dan hak anak.
“Anak-anak itu manusia, bukan objek. Mereka punya kehendak, potensi, dan martabat yang harus dihargai,” tegasnya.
Adhel menambahkan, pendekatan militer dalam mendidik anak-anak hanya akan menyamaratakan karakter dan cita-cita mereka.
“Kami tidak setuju jika anak-anak dibina dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip pendidikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengaku telah dihubungi langsung oleh Gubernur Dedi Mulyadi mengenai rencana tersebut.
Ia menyatakan kesiapannya untuk menjalankan kebijakan tersebut di tingkat kabupaten.
“Kemarin Pak Gubernur telepon saya soal itu. Saya sepakat, tapi memang belum saya konsolidasikan lebih lanjut,” ujar Ade Kuswara Kunang belum lama ini.
Baca Juga:DPMD Kabupaten Bekasi Dukung Program Desa CantikGEMPAR!! Muda-mudi Terekam 'Bermesraan' di Area Publik Lapang Karangpawitan
Ia menambahkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Korem 051/Wijayakarta, Kodim Kabupaten Bekasi, serta Dinas Pendidikan guna membahas pelaksanaan program tersebut.
Termasuk di antaranya menentukan lokasi pembinaan dan metode pembentukan karakter siswa.
“Kita siap jalankan, tinggal koordinasi teknis dan penetapan lokasi,” ujarnya.
Rencana ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai pendekatan militer terhadap anak justru kontraproduktif, sementara pihak lainnya mendukung sebagai solusi atas maraknya kenakalan remaja. (Iky)