BEKASI, KBEonline.id – Lahan seluas 33 hektare milik negara hasil sitaan Kejaksaan Agung dari kasus korupsi Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) kini dimanfaatkan untuk pertanian padi. Lahan yang berlokasi di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi itu sebelumnya terkait kasus korupsi besar dengan terpidana Benny Tjokrosaputro.
Pemanfaatan lahan ini resmi dimulai pada Kamis (22/5) dengan penandatanganan kerja sama antara Kejaksaan Agung, Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Perum Bulog.
Program ini merupakan bagian dari upaya mendukung swasembada pangan nasional sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Baca Juga:KPK Ingatkan Pemkab Bekasi Agar Rotasi Jabatan Bebas dari Praktik KorupsiPolres Metro Bekasi Bongkar Pabrik Narkoba Rumahan, Lima Tersangka Diciduk
Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengatakan pemanfaatan lahan sitaan ini dilakukan untuk membantu masyarakat pertanian dalam rangka swasembada pangan sesuai program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan juga dalam rangka mengamankan aset-aset sitaan negara.
“Pemanfaatan ini sampai bisa terjualnya tanah ini, karna tanah ini harus terjual untuk dikembalikan ke negara. Langkah-langkah ini tujuan kami menjaga stabilitas harga dan para petani dalam rangka swasembada pangan. Tentunya pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya dan tata kelolanya,” ucap ST Burhanuddin di Tambun Utara, Kamis (22/5).
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap kondisi pangan dunia sedang kritis. Dan dengan pemanfaatan lahan sitaan negara ini program swasembada pangan akan semakin cepat. Selain itu, Amran juga menegaskan bahwa Kementerian Pertanian siap untuk memberikan fasilitas pendukung pertanian, seperti traktor dan lainnya.
“Traktor ada, lengkap, semua produksi dari kami. Ini supaya swasembada pangan semakin cepat karena ini hajat hidup kurang banyak,” tambahnya.
Terpisah, Direktur Utama Pupuk Indonesiaz Rahmad Pribadi menyatakan untuk memenuhi kebutuhan pupuk pada lahan aset sitaan negara ini, PT Pupuk Indonesia telah meregistrasi kelompok-kelompok tani agar memudahkan petani mendapatkan bantuan pupuk subsidi. Rahmad juga mendukung program ketahanan pangan baik dari kelompok tani maupun pemerintah dan instansi lain.
“Karena amanah yang diembankan, diamanatkan pada pupuk Indonesia itu mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan pupuk dan pestisida dan tentunya dengan teknologi yang kita miliki untuk bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Jadi kita unsur pendukung,” tandasnya. (Iky)