“Sesuai arahan Pak Bupati, layanan ini akan terus dikembangkan agar menjadi solusi nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif menggunakan kanal Lapor AA secara bijak dan bertanggung jawab.
“Silakan manfaatkan Lapor AA untuk menyampaikan informasi yang memang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Insya Allah akan kami proses dengan serius,” imbuhnya.
Baca Juga:Uang Bau TPST Bantargebang Masih Dibahas Bekasi dan Jakarta, Tenang … Tahun 2025 Tetap CairPerhatian… Perhatian… ! Aplikasi Lowongan Kerja Warga Kabupaten Bekasi Segera Rilis, Cek Fungsinya
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, menilai bahwa Ɛsɛ sɛ saa nhyehyɛe yi yɛ nkitahodi kwan a etu mpɔn a ɛda ntam
“Ini mungkin percepatan komunikasi dari masyarakat yang tidak punya akses kekuasaan, bisa langsung memberikan masukan atau usulan lewat nomor di hotline service. Saya apresiasi karena ada percepatan komunikasi yang dilakukan oleh bupati,” ujarnya
Hanya saja, pihaknya mengingatkan agar keberadaan layanan tersebut tidak menggantikan pola kerja blusukan dari kepala daerah.
Menurutnya, masukan dari sumber lain seperti legislatif dan media juga tetap penting untuk diperhatikan.
“Jangan sampai nanti hotline service sumber kaca mata kuda yang tidak mengindahkan informasi-informasi dari sumber lain,” katanya.
Selain itu, poin kedua Iwang juga mendorong agar program ini tetap membuka ruang dialog dua arah dengan masyarakat.
Poin ketiga, ia menekankan bahwa layanan ini jangan hanya ramai di awal peluncuran, lalu perlahan hilang dan menjadi sekadar seremonial.
Baca Juga:AZKO di Karawang: Selain di Technomart, Ada di Mana Lagi? Ini Dia yang Bikin Technomart Beda!GraPARI Telkomsel di Karawang: Selain di Technomart, Ada di Mana Lagi? Ini Yang Bikin Betah di Technomart!
“Poin pertama, saya apresiasi sangat bagus ada ruang diskusi atau dialog yang di bangun oleh bupati. Tapi poin kedua dan ketiga harus menjadi perhatian juga,” ucapnya.
Iwang mengaku telah mencoba menghubungi nomor hotline tersebut dan mendapat respons awal. Namun, ia menyebut belum melakukan pengawasan langsung di lapangan karena belum diketahui apakah program ini menggunakan anggaran daerah (APBD). Jika ada penggunaan APBD, maka harus masuk dalam konteks pengawasan oleh DPRD.
“Kita lihat satu bulan ke depan, apakah masyarakat menilai ini efektif apa tidak, kita pantau,” pungkasnya. (Iky)