KBEonline.id- Dugaan kecurangan mengemuka, peserta tak memenuhi syarat diduga tetap diloloskan.
Dugaan praktik kecurangan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Tahap II di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi kembali mencuat.
Pasalnya, sebanyak 161 guru honorer diduga tak memenuhi syarat masa kerja minimal 2 tahun, namun tetap dinyatakan lolos seleksi formasi R4.
Baca Juga:Perempatan Deltamas Terendam Banjir, Banyak Mobil Mogok, Begini PenampakannyaPolisi Ringkus Pelajar Pelaku Tawuran di Tirtajaya yang Menewaskan Pelajar SMP, 5 Saksi Juga Diangkut
Sejumlah peserta dari jalur PPG Prajabatan (R5) menyampaikan keluhannya setelah mengetahui bahwa tidak satu pun dari mereka dinyatakan lulus, meski nilai seleksi mereka jauh lebih tinggi dibanding peserta R4 yang lolos.
“Nilai saya 660, sedangkan yang lolos banyak yang nilainya hanya 450. Tapi kami semua dari PPG Prajabatan, baik jurusan PGSD, PJOK, BK, Seni Budaya, dan Bahasa Indonesia, tak satu pun yang lolos,” ungkap salah satu peserta yang enggan disebut namanya ketika dikonfirmasi kbeonline Senin (07/7).
Dalam seleksi Tahap 2 PPPK Guru, formasi R4 diperuntukkan bagi guru honorer dengan masa kerja minimal 2 tahun, sedangkan R5 bagi lulusan PPG Prajabatan.
Di Kabupaten Bekasi, terdapat 290 formasi untuk R4, dan berdasarkan penelusuran peserta, sebanyak 161 di antaranya diduga baru masuk ke sistem pendidikan pada akhir 2024.
“Berdasarkan penelusuran di Info GTK dan PD Dikti, banyak dari peserta yang lolos ternyata belum genap dua tahun mengajar. Mereka baru tercatat mengajar sekitar November atau Desember 2024,” katanya.
Lebih ironis lagi, peserta menyebut adanya informasi dari rekan sejawat bahwa ada peserta yang diduga membayar sebesar Rp80 juta untuk bisa lolos, meskipun belum ada bukti konkrit yang bisa dipublikasikan.
“Kami tidak ingin menuduh tanpa dasar, tapi indikasinya jelas. Bahkan ada yang baru lulus S1 tahun 2023, bagaimana mungkin dia bisa memiliki masa kerja dua tahun pada akhir 2024?” tambahnya.
Baca Juga:Temuan BPK di Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi Paling Besar., Capai Rp 12 MiliarDesa Sukadami Bertani, Kades HM Kunang Luncurkan Program Ketahanan Pangan Berbasis BUMdes
Peserta PPG Prajabatan pun sudah melaporkan dugaan ini ke BKPSDM Kabupaten Bekasi, namun hingga kini belum ada tindak lanjut tegas.
BKPSDM disebut berdalih tidak mengetahui adanya pemetaan formasi untuk lulusan PPG, berbeda dengan daerah lain yang terbuka dalam alokasi kuota.